Terbitkan Red Notice untuk Veronica Koman, Polda Jatim Kirim Surat ke Divisi Hubinter Polri

Kompas.com - 09/09/2019, 12:06 WIB
Mengenal Veronica Koman, Tersangka Kerusuhan Asrama di Papua, Pengacara HAM Pendamping Pengungsi Pencari Suaka TribunnewsMengenal Veronica Koman, Tersangka Kerusuhan Asrama di Papua, Pengacara HAM Pendamping Pengungsi Pencari Suaka

JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Jawa Timur sudah mengirim surat kepada Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) Polri dalam rangka penerbitan red notice untuk Veronica Koman.

Veronica sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait Papua.

"Ke Div Hubinter kaitannya dalam rangka untuk menerbitkan red notice," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Hoaks Fakta Sepekan, Mobil Masuk Jurang hingga Poster DPO Veronica Koman

Polisi mengklaim telah mengetahui lokasi keberadaan Veronica yang diduga berada di luar negeri. Namun, Dedi enggan menyebut lokasi yang dimaksud.

Nantinya, Interpol akan mengirim surat kepada negara tempat Veronica berada.

Selanjutnya, aparat kepolisian akan bekerja sama dengan polisi setempat untuk langkah penegakan hukum selanjutnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Polda Jawa Timur juga bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Baca juga: Kapolda Jatim: Jangan Kaitkan Proses Hukum Veronica Koman dan Profesi sebagai Aktivis

 

"Dari siber, memonitor terus untuk perkembangan di media sosial terkait menyangkut masalah narasi-narasi, kemudian foto-foto, kemudian sebaran tentang konten-konten hoaks itu," ungkapnya.

Menurut aparat kepolisian, ada beberapa unggahan Veronica yang bernada provokasi, salah satunya pada 18 Agustus 2019, "Moment polisi mulai tembak asrama Papua. Total 23 tembakan dan gas air mata".

Ada juga unggahan yang kalimatnya "Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa".

Lalu, "43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas, 5 terluka, 1 terkena tembakan gas air mata".

Kompas TV Polisi terus memburu Veronica Koman tersangka kasus kericuhan di depan Asrama Papua, Surabaya, Jawa Timur. Selain bekerja sama dengan interpol polisi pun meminta imigrasi mencabut Paspor Veronika Koman. Polisi juga mengirimkan surat panggilan ke tempat tinggal Veronica Koman di Jakarta. Langkah pemerintah melalui kepolisian menter sangkakan aktivis HAM Veronica Koman mendapat kritik dari sejumlah kalangan aktivis penetapan tersangka terhadap Veronica dinilai sebagai cara yang keliru untuk memadamkan bara di Papua dan Papua Barat. KompasTV akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. #Papua #PapuaBarat #VeronicaKoman



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X