DPR Tak Libatkan Panel Ahli, ICW Khawatir Kualitas Uji Kepatutan Capim KPK Dipertanyakan

Kompas.com - 07/09/2019, 20:15 WIB
Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Tama Satya Langkun,dalam diskusi bertajuk KPK dan Revisi Undang-undangnya, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Tama Satya Langkun,dalam diskusi bertajuk KPK dan Revisi Undang-undangnya, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkhawatirkan kualitas dari uji kepatutan dan kelayakan Komisi III DPR RI terhadap 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK).

Pasalnya, Komisi III DPR tidak akan melibatkan panel tim ahli dalam uji tersebut.

"Itu yang kita khawatirkan, kualitas dari uji kepatutan dan kelayakan dipertanyakan. Ini efek dari ketergesa-gesaan DPR yang memaksakan uji tersebut dilakukan pada periode sekarang," ujar Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Tama Satya Langkun, saat ditemui dalam diskusi bertemakan "KPK dan Revisi Undang-undangnya" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Baca juga: Mantan Plt Ketua KPK Bantah Usulkan Revisi UU KPK ke DPR

Tama menambahkan, ketika proses seleksi capim KPK sudah masuk ke DPR, maka terdapat proses politik yang terjadi.

Proses politik dari parpol dan capim yang berkepentingan kian mulus terjadi jika tidak ada panel ahli.

"Ketika dia (DPR) tergesa-gesa, maka variabel-variabel yang meminimalisir adanya proses politik dalam uji tersebut dicoba untuk dihapus. Alhasil, uji kepatutan dan kelayakan capim KPK bernuansa politis dengan tidak menggunakan panel ahli," paparnya kemudian.

Karena tak libatkan panel ahli, lanjutnya, maka ruang-ruang penilaian integritas dari para capim akan terabaikan. Padahal, panel ahli dihadirkan untuk menguji kompetensi capim.

Padahal, seperti diungkapkan Tama, pimpinan KPK punya peranan yang sangat serius dalam isu pemberantasan korupsi.

"Pimpinan KPK punya peranan serius, dengan menghadirkan panel ahli, masyarakat jadi tahu mana capim yang punya kompetensi," ucapnya kemudian.

Baca juga: Politikus PKS Pesimistis Revisi UU KPK Tuntas Bulan Ini

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya ingin mempercepat seleksi capim KPK agar dapat diselesaikan pada periode ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X