Politikus PKS Pesimistis Revisi UU KPK Tuntas Bulan Ini

Kompas.com - 07/09/2019, 16:35 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil usai menghadiri diskusi bertajuk KPK adalah Koentji di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019). KOMPAS.com/ARDITHO RAMADHANAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil usai menghadiri diskusi bertajuk KPK adalah Koentji di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil pesimistis revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bakal rampung pada Bulan September 2019 ini.

Nasir mengatakan, pembahasan revisi UU KPK akan dilakukan secara terburu-buru bila memaksakan revisi UU itu rampung sebelum akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019.

"Menurut saya enggak mungkin, ini waktu sudah mah habis. Rasanya terburu-buru sekali. Saya pikir presiden akan berpikir kalau misalnya harus diselesaikan periode ini karena waktunya singkat," kata Nasir usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).

Baca juga: Abraham Samad: Revisi UU KPK Boleh Saja, tetapi...

Nasir menuturkan, pembahasan revisi UU KPK yang terburu-buru juga rentan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui dalam menyusun revisi undang-undang.

"Satu rancangan undang-undang harus dibahas ada diseminasi, konsultasi publik mengundang pakar datang ke sini menjumpai pakar hukum menjumpai ini itu. Itu nggak bisa semua dilakukan, jadi nggak mungkin diselesaikan periode ini," ujar dia.

Nasir mengatakan, pembahasan revisi UU KPK nantinya akan dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2019-2024.

Ia memastikan, pembahasan dapat dilanjutkan setelah adanya perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Sebelumnya enggak boleh ada carry over, maka dengan ada perubahan itu sekarang sudah bisa carry over. Jadi nanti revisi dilanjutkan oleh periode akan datang tanpa harus dimulai lagi dari Prolegnas," kata Nasir.

Baca juga: Cerita Masinton, Para Pengusul Revisi UU KPK Sempat Berdebat Alot

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR menargetkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bisa rampung dalam tiga pekan.

"Ada tekad untuk menyelesaikan masa sidang ini," kata anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X