Politisi PKS: Revisi UU untuk Mengawasi KPK

Kompas.com - 07/09/2019, 15:20 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil usai menghadiri diskusi bertajuk KPK adalah Koentji di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019). KOMPAS.com/ARDITHO RAMADHANAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil usai menghadiri diskusi bertajuk KPK adalah Koentji di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil menyebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) perlu direvisi untuk mengontrol KPK.

Nasir mengatakan, KPK mesti dikontrol, supaya tidak terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawainya, mengingat krusialnya wewenang yang dimiliki lembaga Antirasuah tersebut.

"KPK itu harus diawasi, kalau enggak, itu abuse dia, abuse of power, attempt corrupt. Itu kan jelas tuh. Makanya harus ada pengawasan," kata Nasir usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Baca juga: Politisi PDI-P: Revisi UU Merupakan Respons terhadap Usulan KPK

Nasir menuturkan, revisi UU KPK nantinya akan mengatur mekanisme pengawasan terhadap KPK.

Seperti diketahui, salah satu poin dalam draf revisi UU KPK adalah pembentukan dewan pengawas KPK.

Nasir pun membantah bila dewan pengawas KPK disebut melampaui kewenangan. Adapun, nantinya kegiatan penyadapan oleh KPK harus seizin dewan pengawas.

"Itu kan persepsi," kata Nasir.

Ia pun menjelaskan, dewan pengawas KPK akan bertindak selayaknya Dewan Pers yang mengawasi media massa.

"Seharusnya pers yang enggak boleh diawasi, seharusnya bebas menyampaikan dan sebagainya, tapi kan diawasi juga, ketika macam-macan dilaporkan ke Dewan Pers, kan gitu. Ada kode etik dan sebagainya. Masak KPK enggak punya dewan pengawas?" ujar Nasir.

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislatif (Baleg) sudah disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) lalu.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September 2019 mendatang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X