Politisi PKS: Revisi UU untuk Mengawasi KPK

Kompas.com - 07/09/2019, 15:20 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil usai menghadiri diskusi bertajuk KPK adalah Koentji di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019). KOMPAS.com/ARDITHO RAMADHANAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil usai menghadiri diskusi bertajuk KPK adalah Koentji di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil menyebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) perlu direvisi untuk mengontrol KPK.

Nasir mengatakan, KPK mesti dikontrol, supaya tidak terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawainya, mengingat krusialnya wewenang yang dimiliki lembaga Antirasuah tersebut.

"KPK itu harus diawasi, kalau enggak, itu abuse dia, abuse of power, attempt corrupt. Itu kan jelas tuh. Makanya harus ada pengawasan," kata Nasir usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Baca juga: Politisi PDI-P: Revisi UU Merupakan Respons terhadap Usulan KPK

Nasir menuturkan, revisi UU KPK nantinya akan mengatur mekanisme pengawasan terhadap KPK.

Seperti diketahui, salah satu poin dalam draf revisi UU KPK adalah pembentukan dewan pengawas KPK.

Nasir pun membantah bila dewan pengawas KPK disebut melampaui kewenangan. Adapun, nantinya kegiatan penyadapan oleh KPK harus seizin dewan pengawas.

"Itu kan persepsi," kata Nasir.

Ia pun menjelaskan, dewan pengawas KPK akan bertindak selayaknya Dewan Pers yang mengawasi media massa.

"Seharusnya pers yang enggak boleh diawasi, seharusnya bebas menyampaikan dan sebagainya, tapi kan diawasi juga, ketika macam-macan dilaporkan ke Dewan Pers, kan gitu. Ada kode etik dan sebagainya. Masak KPK enggak punya dewan pengawas?" ujar Nasir.

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislatif (Baleg) sudah disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) lalu.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September 2019 mendatang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X