Anggota Baleg DPR Yakin Presiden Jokowi Sepakat Bahas Revisi UU KPK

Kompas.com - 07/09/2019, 08:29 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Ratas itu membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Ratas itu membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu meyakini, Presiden Joko Widodo akan segera mengirim Surpres untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Menurut Masinton, Presiden Jokowi telah mengetahui mengenai rencana revisi dan memiliki satu pandangan dengan seluruh fraksi di DPR.

"Iya, sudah sama-sama seluruh fraksi (satu pandangan). Seluruh fraksi di DPR secara aklamasi kompak, solid. Presiden jangan lagi ragu," ujar Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: KPK Dilahirkan oleh Mega, Mati di Tangan Jokowi?


Pada 2016 lalu, Presiden Jokowi memang pernah menyatakan dirinya bersama DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.

Jokowi menganggap rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.

Namun, Masinton mengatakan, saat itu Presiden Jokowi tidak mengirimkan surpres karena seluruh fraksi di DPR masih berbeda pandangan soal revisi UU KPK.

Baca juga: Jubir KPK: Revisi UU KPK Ganggu Investasi dan Program Pemerintah

Sementara, dalam Rapat Paripurna, Kamis (6/9/2019), seluruh perwakilan fraksi yang hadir kompak menyatakan setuju RUU KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan parpol oposisi.

"Presiden harus memanfaatkan momentum, seluruh (fraksi) DPR setuju secara aklamasi, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya presiden enggak kirim Surpres karena ada perbedaan. Sekarang kan udah jelas," kata Masinton.

Baca juga: WP KPK: Jangan Sejarah Mencatat KPK Mati pada Masa Presiden Jokowi

Rencana revisi UU KPK sempat mencuat pada 2017 lalu. Namun rencana tersebut ditunda karena mendapat penolakan keras dari kalangan masyarat sipil pegiat antikorupsi.

Mereka menilai poin-poin perubahan dalam UU tersebut akan melemahkan KPK.

Revisi UU KPK kembali mencuat dan disepakati dalam Rapat Paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X