KILAS

Bamsoet: Selesaikan Permasalahan di Papua dengan Solusi Ini

Kompas.com - 07/09/2019, 06:13 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI Bambang Soesatyo

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati.

Pasalnya, menurut Bambang yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.

Baca juga: Belum Tarik Personel BKO di Papua, Ini Pertimbangan Polri

"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan tujuh wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim, dan Lapago," ujarnya saat mengisi diskusi Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (6/9/19).

Menurutnya, masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan tiga orang wakil, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua dan DPR Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat.

"Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet.

Jangka menengah

Legislator Dapil VII Jawa Tengah ini menambahkan, dalam jangka menengah perlu ada affirmative action menempatkan putra-putri Papua yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian/lembaga negara.

Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira. 

"Dengan begitu semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestisius di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tambah Bamsoet.

Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, maka sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT Freeport Indonesia.

 

Baca juga: Setelah Era Gus Dur, Ada Kekeliruan dalam Memahami Persoalan Papua

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X