Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR, Golkar: Kita Butuh Kompromi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai wajar adanya penambahan kursi Pimpinan MPR melalui revisi Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Ia mengatakan, penambahan tersebut dilakukan sebab partai-partai di DPR memerlukan kompromi bersama.

"Ya tentu kan kita perlu kompromi juga. Jadi tidak semuanya the winner takes it all. Kalau di DPR kan dibatasi. Tentu kami juga melihat ada partai-partai yang juga mendukung koalisi dan bagaimana ini mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan (MPR)," ujar Airangga di kediaman Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Golkar dan PDI-P Ingin Penambahan Pimpinan MPR Dibahas Periode Mendatang

Ia berharap dengan adanya penambahan Pimpinan MPR membuat parlemen semakin solid dan bisa membantu kerja pemerintah.

Meski seluruh partai mendapat kursi di Pimpinan MPR, Airlangga optimistis Golkar tetap bisa meraih kursi Ketua MPR.

"Ya tentu itu salah satu yang juga kami bahas. Bahwa Golkar sebagai partai pemenang kedua tentunya menduduki posisi Ketua MPR. Pembicaraan nanti terus berjalan," lanjut dia.

Semua fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Persetujuan semua fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.

Baca juga: Semua Fraksi Setuju Revisi UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD dapat disetujui menjadi usul DPR?" tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto selaku pimpinan rapat.

Seluruh anggota DPR yang hadir pun kompak menyatakan setuju. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi.

Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini lalu langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan atau tidak dibacakan di dalam rapat paripurna.