Komisi III Akan Konfirmasi Isu Negatif kepada Irjen Firli

Kompas.com - 06/09/2019, 22:05 WIB
Deputi Penindakan Brigjen (Pol) Firli di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDeputi Penindakan Brigjen (Pol) Firli di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, menilai sorotan terhadap calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri positif sebagai masukan Komisi Hukum dalam melakukan fit and proper test.

Menurut dia, Komisi III DPR akan mengonfirmasi langsung apakah pelanggaran etik yang dituduhkan benar adanya atau cuma opini negatif yang sengaja dibangun.

“Justru bagi kami sorotan tersebut kami anggap sesuatu yang positif. Kita konfirmasi ulang nanti di Komisi III, apakah sorotan itu memang benar atau sesuatu yang tidak berdasar,” kata Nasir kepada Kompas.com, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Sosok Irjen Firli yang Ditolak Pegawai KPK dan Diloloskan Pansel...

Misalnya sorotan publik terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli saat menjadi penyidik KPK. Dugaan pelanggaran kode etik itu muncul karena Firli bertemu TGB Zainul Majdi yang namanya terseret kasus di KPK.

“Sorotan itu akan kita konfirmasi agar tidak ada hukuman dengan membangun opini,” tegasnya.

Politisi PKS itu mempertanyakan apakah keputusan pelanggaran etik oleh Firli benar pernah dikeluarkan KPK atau tidak.

Baca juga: Ini Alasan Pansel Loloskan Irjen Firli, Capim yang Ditolak 500 Pegawai KPK

Nasir juga mempertanyakan, kenapa jika KPK menyatakan pernah memutus pelanggaran etik kepada Firli, lembaga tersebut tidak menyampaikan bukti-bukti yang mendasari keputusannya ke DPR.

“Seharusnya KPK, kalau Firli benar-benar melakukan pelanggaran, kirim dong ke Komisi III, ‘ini buktinya’. Jangan kemudian dihakimi orang. Harus jelas dong,” kata Nasir.

Sebagai anggota Komisi Hukum dua periode, Nasir mengaku belum pernah mendengar berita miring soal Firli, kecuali apa yang diributkan lagi oleh KPK belakangan ini. Menurut Nasir, Firli justru memiliki kinerja baik selama berkarir di kepolisian.

“Secara umum dia pernah ajudan wakil presiden, yang dipilih (sebagai ajudan wapres) tentu orang-orang terplih. Secara moral, administrasi, teknis kepolisian, pasti cukup menguasai,” ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi III Ini Sebut Firli Layak Lolos 10 Besar Capim KPK

Dari 10 nama yang lolos, Irjen Firli menjadi satu-satunya calon dari kepolisian.  Sebelumnya, surat dari Presiden terkait 10 nama calon pimpinan KPK sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019) hari ini.

Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk memilih 5 orang menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X