Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Persoalan Papua Tak Selesai dengan Pendekatan Keamanan

Kompas.com - 06/09/2019, 18:00 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah evaluasi kebijakan keamanan di Papua dengan pelibatan masyarakat sipil sebagai pendekatan baru.

"Evaluasi kebijakan keamanan di Papua memang diperlukan, keberadaan sejumlah komando teritorial, pangkalan laut, dan pangkalan udara bukan merupakan solusi persoalan siklus kekerasan di Papua," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jumat (6/9/2019).

Sandrayati menambahkan, permasalahan yang ada di Papua tidak akan selesai jika hanya fokus pada pendekatan yang berbasis keamanan.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Veronica Koman, Terancam Jadi DPO hingga Protes Komnas HAM

Ia merespon sejumlah temuan dalam artikel opini Kompas pada 6 September 2019 yang berjudul "Siklus Tak Berkesudahan di Papua" yang ditulis Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, Peneliti Marthinus Academy Jakarta.

Dalam opininya, Hipolitus menyebutkan, keberadaan ribuan aparat keamanan justru menjadi salah satu sumber trauma mendalam bagi masyarakat asli Papua, khususnya yang mendiami wilayah pegunungan tengah.

Trauma kolektif masyarakat yang sejauh ini tak pernah disembuhkan, menurut Hipolitus, justru memunculkan ketakutan bahkan dendam terhadap keberadaan aparat keamanan.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Kesamaan Pola Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Hipolitus juga menuliskan, dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan lebih memercayai pimpinan gereja dibandingkan dengan pimpinan formal dalam upaya penyelesaian konflik ataupun masalah HAM di Papua.

Komnas HAM mengamini hal tersebut. Sehingga, daripada fokus pada pengerahan aparat keamanan, pemerintah lebih baik melibatkan masyarakat sipil terutama lewat gereja.

"Iya menurut saya juga seperti itu, ingatan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Papua dan belum terselesaikan tuntas hingga saat ini tak bisa diselesaikan hanya lewat pendekatan keamanan saja," papar Sandrayati.

Baca juga: Komnas HAM: Pendekatan Dialog Bisa Akhiri Konflik Papua

"Beberapa kasus yang kita ikuti dan sejarah di sana juga menunjukkan ikatan kultural atau budaya masyarakat Papua dengan gereja itu kuat. Maka dari itu, pelibatan masyarakat sipil dengan pendekatan yang berbeda penting dilakukan pada situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat pasca kerusuhan," sambungnya.

Catatan redaksi: Berita ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya tidak mencantumkan nama penulis opini sehingga terkesan seluruhnya merupakan pendapat Komnas HAM.

Kompas TV Silaturahmi yang digelar polres Pekalongan di SMA Negeri 1 Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah ini bertema &quot;Kita Semua Bersaudara, Kita Satu Bangsa Indonesia, Kita Jaga Keutuhan NKRI&rdquo;.<br /> <br /> Acara silaturahmi ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintah kabupaten pekalongan dan sejumlah anggota TNI.<br /> <br /> Silaturahmi menjadi semakin spesial karena sekaligus menjadi upaya merangkul pelajar asal Papua yang sedang menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Bojong. #Pekalongan #Papua #SMAN1Bojong
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com