Komnas HAM: Persoalan Papua Tak Selesai dengan Pendekatan Keamanan

Kompas.com - 06/09/2019, 18:00 WIB
Prajurit Korps Marinir TNI AL  berjaga di Pelabuhan Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). Pengamanan tersebut dilakukan pasca-unjuk rasa warga Papua Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/ZABUR KARURUPrajurit Korps Marinir TNI AL berjaga di Pelabuhan Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). Pengamanan tersebut dilakukan pasca-unjuk rasa warga Papua Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) mendorong pemerintah evaluasi kebijakan keamanan di Papua dengan pelibatan masyarakat sipil sebagai pendekatan baru.

"Evaluasi kebijakan keamanan di Papua memang diperlukan, keberadaan sejumlah komando teritorial, pangkalan laut, dan pangkalan udara bukan merupakan solusi persoalan siklus kekerasan di Papua," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jumat (6/9/2019).

Sandrayati menambahkan, permasalahan yang ada di Papua tidak akan selesai jika hanya fokus pada pendekatan yang berbasis keamanan.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Veronica Koman, Terancam Jadi DPO hingga Protes Komnas HAM

Ia merespon sejumlah temuan dalam artikel opini Kompas pada 6 September 2019 yang berjudul "Siklus Tak Berkesudahan di Papua" yang ditulis Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, Peneliti Marthinus Academy Jakarta.

Dalam opininya, Hipolitus menyebutkan, keberadaan ribuan aparat keamanan justru menjadi salah satu sumber trauma mendalam bagi masyarakat asli Papua, khususnya yang mendiami wilayah pegunungan tengah.

Trauma kolektif masyarakat yang sejauh ini tak pernah disembuhkan, menurut Hipolitus, justru memunculkan ketakutan bahkan dendam terhadap keberadaan aparat keamanan.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Kesamaan Pola Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Hipolitus juga menuliskan, dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan lebih memercayai pimpinan gereja dibandingkan dengan pimpinan formal dalam upaya penyelesaian konflik ataupun masalah HAM di Papua.

Komnas HAM mengamini hal tersebut. Sehingga, daripada fokus pada pengerahan aparat keamanan, pemerintah lebih baik melibatkan masyarakat sipil terutama lewat gereja.

"Iya menurut saya juga seperti itu, ingatan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Papua dan belum terselesaikan tuntas hingga saat ini tak bisa diselesaikan hanya lewat pendekatan keamanan saja," papar Sandrayati.

Baca juga: Komnas HAM: Pendekatan Dialog Bisa Akhiri Konflik Papua

"Beberapa kasus yang kita ikuti dan sejarah di sana juga menunjukkan ikatan kultural atau budaya masyarakat Papua dengan gereja itu kuat. Maka dari itu, pelibatan masyarakat sipil dengan pendekatan yang berbeda penting dilakukan pada situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat pasca kerusuhan," sambungnya.

Catatan redaksi: Berita ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya tidak mencantumkan nama penulis opini sehingga terkesan seluruhnya merupakan pendapat Komnas HAM.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X