15 Tahun Terbunuhnya Munir, Suciwati: Penjahatnya Kuat sampai Presiden Tak Berani

Kompas.com - 06/09/2019, 17:52 WIB
Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati. Fabian Januarius KuwadoIstri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati.

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri aktivis HAM Munir Said Talib, Suciwati, menyebutkan bahwa kasus suaminya yang hingga saat ini belum tuntas karena ada permufakatan jahat dari aktor intelektualnya.

Hal tersebut, kata dia, yang menyebabkan presiden sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) saat ini tak berani mengungkapnya.

"Ini permufakatan jahat penjahatnya kuat sehingga presiden tidak berani mengungkapnya. Ini sebuah kemunduran untuk negeri kita karena menunjukkan penjahatnya lebih kuat," kata Suciwati saat memberikan keterangan dalam konferensi pers 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir di Kontras, Jumat (4/9/2019).

Baca juga: 15 Tahun Terbunuhnya Munir, Kabinet Jokowi Diminta Bersih dari Pelanggar HAM

Suciwati mengatakan, kasus pembunuhan suaminya yang belum tuntas ini membuatnya prihatin.

Dia pun berharap agar realitas pahit yang terjadi saat ini bisa diperbaiki. Terlebih hal ini sudah berlangsung selama 15 tahun.

"Kasus Munir sudah 15 tahun. Ini angka yang cukup banyak buat saya," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, kasus pembunuhan suaminya pada 7 September 2004 ini sudah terang benderang.

 

Baca juga: 15 Tahun Tragedi Pembunuhan Munir, Ini Desakan Koalisi Keadilan...

Salah satunya dengan sudah dibuatnya tim pencari fakta (TPF) oleh presiden dan DPR hingga menghasilkan rekomendasi dan memuat nama-nama tokoh yang terkait yang sedianya harus ditindaklanjuti.

"Tapi di persidangan banyak kejanggalan. Lembaga yang selama ini ikut bersama, seperti Komnas HAM melakukan eksaminasi dalam kasus Muchdi PR, ini harus diulang karena banyak hal janggal," kata dia.

Muchdi PR sendiri pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada 2008 karena keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Munir tersebut.

Baca juga: Tak Ingin Kasus Munir Terulang, Amnesty Desak Polri Buka Laporan TGPF Kasus Novel

Namun, dia dinyatakan tak terlibat sehingga hakim mengatakan bukti-bukti yang diduga mengarahkan dirinya dalam kasus tersebut dinyatakan lemah. 

"Kalau bilang soal peradaban, Pak SBY sudah mengatakan ini sejarah bangsa kita. Kalau tidak selesaikan kasus Munir, ya kita bukan negara beradab," kata dia.

"Kami tak peduli siapa pun presidennya, tapi kami menunggu presiden yang berani mencari strategi hukum dan kebenaran bisa kita raih," ucap dia.

Kompas TV Pollycarpus bebas bersyarat berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Ham pada 13 november 2014.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.