Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Beryukur Bisa Bantu Pulangkan 14 WNI Korban Nikah Paksa di China

Kompas.com - 06/09/2019, 17:28 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 14 perempuan warga negara Indonesia (WNI) korban pernikahan paksa di China akhirnya kembali ke Tanah Air pada awal pekan ini.

Menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 14 perempuan itu kembali ke Indonesia setelah dibantu advokasi.

"PSI mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME karena 14 korban human trafficking di Tiongkok telah kembali ke Indonesia dengan selamat," kata kuasa hukum keluarga korban dan anggota Lembaga bantuan hukum (LBH) PSI, Muannas Alaidid, dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (8/9/2019).

Para korban yang masih berusia belia itu hari ini dikumpulkan di Kantor DPP PSI, di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca juga: Hendak Dibawa ke Jakarta, 4 Gadis NTT Diduga Korban Human Trafficking Selamat karena Menangis

Sambil menangis, sejumlah korban yang mengenakan masker dan kacamata hitam bercerita bagaimana mereka mendapat penyiksaan selama berada di China.

Kasus perdagangan manusia ini terungkap saat Muannas menjadi calon legislatif di dapil Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

Saat berkampanye, ia dimintai tolong keluarga untuk menjadi kuasa hukum agar korban dapat dipulangkan ke Indonesia.

Para korban itu berasal dari Purwakarta, Subang, Bandung, Tangerang, dan Tegal. Korban diiming-imingi pekerjaan dan gaji besar sebagai penjual kosmetik di China.

Ternyata korban malah dinikahkan dengan pria setempat, dengan surat izin orangtua yang dipalsukan. Dari pengakuan korban, mereka diperjualbelikan oleh calo dengan harga Rp 400 juta per orang.

"Kemudian, dengan jaringan PSI di sana, kami membantu korban agar bisa keluar dari penyekapan, termasuk menyediakan transportasi dan penginapan sampai para korban sampai di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baijing dengan selamat," ucap Muannas.

Baca juga: PSI Lapor soal Korban Human Trafficking di China, Grace Bilang Jokowi Langsung Telepon Menlu

Muannas mengatakan, hukum lokal yang rumit membuat proses pemulangan korban berlangsung lama dan berlarut-larut.

Akhirnya pada Juli 2019, ketika beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, PSI menyampaikan masalah ini.

Di depan sejumlah kader PSI, Jokowi menelepon Menlu Retno Marsudi agar kasus ini menjadi perhatian khusus.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Jokowi yang sangat responsif, langsung turun tangan mengatasi masalah ini," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, pada kesempatan yang sama.

Atas nama keluarga, PSI juga berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Polri, Kementerian Sosial, dan pihak lain yang membantu proses pemulangan korban ke Tanah Air.

Para korban saat ini masih menjalani masa rehabilitasi di Rumah Aman Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com