Kompas.com - 06/09/2019, 12:13 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, upaya DPR merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar ketentuan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Proses untuk melakukan perubahan kedua terhadap UU KPK yang dilakukan oleh DPR telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," kata Feri dalam keterangan pers, Jumat (6/9/2019).

Pasal 45 Ayat (1) itu berbunyi, "Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas".

Baca juga: Kita Patut Curiga Agenda Mendadak DPR untuk Revisi UU KPK...

"Sedangkan RUU KPK tidak termasuk dalam prolegnas tahun 2019," kata Feri.

Feri menilai, ada pelanggaran formil dalam upaya revisi UU KPK oleh DPR itu.

Selain itu, sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK dinilainya bertentangan dengan konsep independensi serta tugas pokok dan fungsi KPK.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry AmsyariFabian Januarius Kuwado Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pertama, ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) RUU KPK mewajibkan KPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, KPK dibangun sebagai lembaga yang mandiri dan independen dan terlepas dari cabang kekuasaan lainnya," kata Feri.

Baca juga: Jika Jokowi Tak Keluarkan Surat Presiden, Revisi UU KPK Tak Akan Dibahas

Menurut Feri, jika kewajiban itu disahkan, KPK menjadi rentan diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Sehingga itu juga menciderai independensi KPK.

"Kedua, kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK coba untuk dikebiri. Dengan munculnya Pasal 12 huruf b Ayat (1) RUU KPK yang mewajibkan KPK untuk meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas, di mana ketentuan ini tidak terdapat pada UU KPK," katanya.

Pembentukan Dewan Pengawas, kata Feri, tidak dibutuhkan karena akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Baleg: Revisi UU KPK Bisa Selesai Akhir September Ini

"Unsur pengisi posisi Dewan Pengawas serta mekanisme kerja yang tidak jelas juga akan mempermudah untuk melemahkan KPK secara sistematis dari dalam," kata Feri.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.