Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/09/2019, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, upaya DPR merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar ketentuan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Proses untuk melakukan perubahan kedua terhadap UU KPK yang dilakukan oleh DPR telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," kata Feri dalam keterangan pers, Jumat (6/9/2019).

Pasal 45 Ayat (1) itu berbunyi, "Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas".

Baca juga: Kita Patut Curiga Agenda Mendadak DPR untuk Revisi UU KPK...

"Sedangkan RUU KPK tidak termasuk dalam prolegnas tahun 2019," kata Feri.

Feri menilai, ada pelanggaran formil dalam upaya revisi UU KPK oleh DPR itu.

Selain itu, sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK dinilainya bertentangan dengan konsep independensi serta tugas pokok dan fungsi KPK.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry AmsyariFabian Januarius Kuwado Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari

"Pertama, ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) RUU KPK mewajibkan KPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, KPK dibangun sebagai lembaga yang mandiri dan independen dan terlepas dari cabang kekuasaan lainnya," kata Feri.

Baca juga: Jika Jokowi Tak Keluarkan Surat Presiden, Revisi UU KPK Tak Akan Dibahas

Menurut Feri, jika kewajiban itu disahkan, KPK menjadi rentan diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Sehingga itu juga menciderai independensi KPK.

"Kedua, kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK coba untuk dikebiri. Dengan munculnya Pasal 12 huruf b Ayat (1) RUU KPK yang mewajibkan KPK untuk meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas, di mana ketentuan ini tidak terdapat pada UU KPK," katanya.

Pembentukan Dewan Pengawas, kata Feri, tidak dibutuhkan karena akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Baleg: Revisi UU KPK Bisa Selesai Akhir September Ini

"Unsur pengisi posisi Dewan Pengawas serta mekanisme kerja yang tidak jelas juga akan mempermudah untuk melemahkan KPK secara sistematis dari dalam," kata Feri.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

Kompas TV Seluruh fraksi di DPR setuju Undang - Undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi direvisi.<br /> <br /> Sejumlah poin krusial termuat dalam materi revisi UU KPK. KPK di masa mendatang akan diawasi dewan pengawas yang punya kewenangan khusus memberi izin penyadapan. Apa dampaknya bagi KPK? Dan apa yang bisa dilakukan agar tidak ada lagi upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu?<br /> <br /> Akan dibahas bersama koordinator divisi korupsi politik ICW Donal Fariz dan melalui sambungan skype sudah terhubung dengan wakil ketua DPR Fahri Hamzah. #RevisiUUKPK #KKPK #UUKPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Nasional
Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Nasional
PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

Nasional
Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Nasional
Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Nasional
Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Nasional
Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Nasional
Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Nasional
Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.