Rentan Dilemahkan, KPK Tolak Revisi UU...

Kompas.com - 05/09/2019, 18:32 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan, KPK menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sedang bergulir di DPR.

Agus menegaskan, KPK tidak membutuhkan perubahan undang-undang tersebut untuk menjalankan pemberantasan korupsi. Bahkan, ia menilai RUU KPK justru rentan melemahkan KPK.

"Kami tidak membutuhkan revisi undang-undang untuk menjalankan pemberantasan korupsi," kata Agus dalam konferensi pers, Kamis (5/9/2019).

"Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Revisi UU KPK Inisiatif DPR, Saya Belum Tahu Isinya

Agus Rahardjo juga mengatakan bahwa revisi UU KPK yang dibahas secara diam-diam menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak mendengarkan aspirasi publik.

"KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK," ujar Agus.

Agus menyampaikan, ada sembilan masalah dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Masalah itu antara lain independensi KPK terancam, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, hingga pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Bentuk Kebohongan Pemerintah-DPR

Dengan bergulirnya revisi UU KPK menyusul masuknya nama-nama calon pimpinan KPK bermasalah yang masuk ke DPR, Agus mengakui bahwa KPK kini berada di ujung tanduk.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus.

Baca juga: Tidak Masuk Prolegnas, Mengapa Revisi UU KPK Disetujui?

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang ini.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Nurdin Basirun, KPK Sita Dokumen Anggaran dari 2 Lokasi di Tanjung Pinang

Kasus Nurdin Basirun, KPK Sita Dokumen Anggaran dari 2 Lokasi di Tanjung Pinang

Nasional
Hingga Rabu Ini, Total Tersangka Karhutla 230 Individu dan 5 Korporasi

Hingga Rabu Ini, Total Tersangka Karhutla 230 Individu dan 5 Korporasi

Nasional
Zainudin Amali: Ada 3 Poin Pembahasan Pansus Pemindahan Ibu Kota

Zainudin Amali: Ada 3 Poin Pembahasan Pansus Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Yasonna: Pembatasan Hak Napi Kasus Korupsi itu Melanggar HAM

Yasonna: Pembatasan Hak Napi Kasus Korupsi itu Melanggar HAM

Nasional
Romahurmuziy Sakit, Hakim Tunda Agenda Sidang Pembacaan Eksepsi

Romahurmuziy Sakit, Hakim Tunda Agenda Sidang Pembacaan Eksepsi

Nasional
Bantah Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tak Terganggu oleh KPK

Bantah Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tak Terganggu oleh KPK

Nasional
Pemerintah Fokus Tangani Tiga Isu Dalam Negeri Ini

Pemerintah Fokus Tangani Tiga Isu Dalam Negeri Ini

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Nasional
Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Nasional
Pakar Medsos: Ada 'Buzzer' Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus 'Giveaway'

Pakar Medsos: Ada "Buzzer" Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus "Giveaway"

Nasional
Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota?

Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota?

Nasional
Pengurus DPD Golkar NTB Solid Dukung Airlangga Hartarto

Pengurus DPD Golkar NTB Solid Dukung Airlangga Hartarto

Nasional
Kirim Surel, Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Tetap Ikhtiar Lawan Korupsi

Kirim Surel, Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Tetap Ikhtiar Lawan Korupsi

Nasional
Lewat Sekretaris Bowo Sidik, Jaksa Tanya Pengurusan Proposal Pembangunan Pasar di Minahasa Selatan

Lewat Sekretaris Bowo Sidik, Jaksa Tanya Pengurusan Proposal Pembangunan Pasar di Minahasa Selatan

Nasional
Peneliti: Ada Satu Juta Percakapan Tentang KPK di Medsos dalam Sepekan

Peneliti: Ada Satu Juta Percakapan Tentang KPK di Medsos dalam Sepekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X