Elsam: RUU KKS Berpotensi Munculkan Abuse of Power

Kompas.com - 05/09/2019, 17:39 WIB
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar. Fatimah Kartini Bohang/Kompas.comDeputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan, pemerintah rentan menyalahgunakan wewenang apabila Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU KKS) jadi disahkan.

"Dalam konteks kebebasan sipil dan hak asasi manusia, soal potensi abuse of power ada peluang memata-matai seluruh data dan komunikasi pribadi warga negara melalui RUU ini," kata Wahyudi saat dijumpai di Universitas Atmajaya, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: ICSF: Dikhawatirkan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Batasi Berdemokrasi

Sebab, melalui RUU KKS, negara memandatkan bagi seluruh penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber untuk membangun pusat komando dan operasi siber yang terkoneksi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BSSN PUN berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasi sekaligus melakukan konsolidasi.

"Artinya dengan keharusan itu, sangat memungkinkan bagi praktik-praktik melihat seluruh data yang dikelola setiap penyelenggara keamanan dan ketahanan siber. Bisa swasta, bisa pemerintah, yang lain, dengan alasan keamanan dan sebagainya," terang dia.

Apalagi, RUU KKS tidak mengatur pengawasan internal yang mempersempit peluang terjadinya abuse of power.

Baca juga: RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Padahal, kewenangan yang paling besar dibutuhkan mulai dari pengawasan soal sertifikasi alat software sampai interkoneksi sistem pusat operasi. Termasuk kewenangan lain untuk melakukan berbagai tindakan.

"Tapi tidak ada institusi yang mengawasinya sehingga itu semua pertanggungjawabannya seperti apa?" pungkas dia.

RUU KKS sendiri diketahui dijanjikan akan segera disahkan pada akhir September 2019. Namun masih banyak kalangan yang keberatan dengan adanya RUU itu karena dianggap akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X