Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Bentuk Kebohongan Pemerintah-DPR

Kompas.com - 05/09/2019, 17:30 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif usai bertemu perwakilan Senat dan Panitia Pemilihan Rektor UNJ di Gedung KPK, Rabu (31/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Laode M Syarif usai bertemu perwakilan Senat dan Panitia Pemilihan Rektor UNJ di Gedung KPK, Rabu (31/7/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menilai Pemerintah dan Parlemen telah membohongi rakyat soal upaya dalam pemberantasan korupsi.

Itu disampaikan Laode saat dimintai tanggapan terkait proses penyusunan draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang terkesan dilakukan secara diam-diam.

"Pemerintah dan parlemen telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan KPK tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," kata Laode kepada wartawan, Rabu (5/9/2019).

Baca juga: Tidak Masuk Prolegnas, Mengapa Revisi UU KPK Disetujui?

Laode menegaskan, perubahan Undang-Undang KPK belum dibutuhkan. Ia pun menilai penyusunan draf revisi undang-undang yang dilakulan diam-diam merupakan bentuk ketidakacuhan pemerintah dan parlemen terhadap aspirasi publik.

"Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," ujar Laode.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyatakan bahwa revisi UU KPK belum diperlukan. Ia khawatir revisi UU tersebut akan melemahkan KPK.

"Bagi kami saat ini, KPK belum membutuhkan revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan," kata Febri.

Baca juga: Jika Revisi UU KPK Gol, KPK Jadi Lembaga Pemerintah Tapi Independen

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang ini.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang. 

Enam poin

Berdasarkan rapat Baleg pada 3 September 2019 dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang penyusunan draf revisi UU KPK ada enam poin revisi UU KPK.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X