Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Ini Sebut Firli Layak Lolos 10 Besar Capim KPK

Kompas.com - 05/09/2019, 16:01 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membela Irjen (Pol) Firli Bahuri yang ditolak oleh pegawai KPK dan aktivis antikorupsi.

Arsul menilai, Firli layak untuk lolos ke 10 besar seleksi calon pimpinan KPK karena jenderal bintang dua tersebut memang memiliki pengetahuan di bidang hukum pidana yang sangat baik.

"Irjen Firli Bahuri termasuk Pati (perwira tinggi) Polri yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum pidana materiil maupun formil (hukum acara) yang sangat baik," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Soal Capim KPK, Jokowi Dinilai Tergesa-gesa, Berlawanan dengan Pernyataannya

Arsul mencontohkan pandangan Kapolda Sumatera Selatan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Politikus PPP ini sepakat dengan Firli bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan.

"Faktualnya OTT yang dilakukan KPK selama ini dengan segala bentuk festivalisasinya kan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan dengan penindakan-penindakan yang dilakukan, KPK pun tidak membuat indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik," kata Arsul.

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Oleh karena itu, OTT tidak bisa diandalkan sebagai strategi utama dalam kerja-kerja KPK.

Apalagi OTT yang dilakukan kerap hanya menyangkut suap yang tidak besar jumlahnya.

"Sementara sumber daya manusia yang terlibat cukup banyak, sehingga kasus-kasus korupsi besar seperti mafia pangan, mafia pajak, dan lain-lain tidak tersentuh dengan masif," ujar dia.

Baca juga: DPR Mulai Proses 10 Nama Capim KPK Pekan Depan

Menurut Arsul, penindakan korupsi mestinya berbasis pada bangunan kasus (case building) atas perkara-perkara korupsi besar, dengan proses penyelidikan yang mendalam.

Apalagi KPK diberi anggaran yang lebih besar dibanding Polri dan Kejaksaan.

Selain soal pengentahuan hukum pidana, Arsul menilai Firli juga baik dari segi kepemimpinan. Sebab, dalam perjalanan karirnya di kepolisian, perwira tinggi asal Sumsel tersebut pernah memimpin sejumlah kepolisian daerah (Polda).

"Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau dia (Firli) lolos dalam 10 nama capim yang akan diuji oleh DPR nanti," ujar Arsul.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tak Utak-utik 10 Capim KPK dari Pansel

Sebelumnya, surat dari Presiden terkait 10 nama calon pimpinan KPK sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019) hari ini.

Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk memilih 5 orang menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Dari 10 nama yang lolos, Irjen Firli menjadi satu-satunya calon dari kepolisian. 

 

Kompas TV Masa pertimbangan presiden terhadap calon pimpinan KPK adalah 10 hari. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah setuju dengan 10 nama yang distorkan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 jatuh pada 30 september 2019. Oleh karena itu, waktu komisi III DPR RI sangat sedikit untuk uji fit and proper. Sosok pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah mereka yang bersosok tegas, berani dan independen. Siapakah yang akan menjadi pimpinan KPK berikutnya? #KPK #CapimKPK #SeleksiCapimKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com