Kompas.com - 05/09/2019, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Asal usul penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali menjadi polemik selama kiprah KPK.

Penyelidik dan penyidik independen atau di luar instansi kejaksaan dan Polri seringkali dipermasalahkan dalam sidang praperadilan.

Menurut pihak tersangka, penyelidik dan penyidik yang sah hanya yang berasal dari Polri.

Terkait status penyelidik dan penyidik KPK tersebut, DPR RI merumuskannya dalam draf revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Gerindra Optimistis Jokowi Setuju Revisi UU KPK

Draf tersebut mengubah ketentuan Pasal 43 yang mengatur mengenai kriteria penyelidik dan Pasal 45 yang mengatur kriteria penyidik.

Dalam Pasal 43 di UU KPK yang selama ini berlaku, ketentuannya sebagai berikut:

  1. Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Dalam UU KPK yang saat ini berlaku, tidak ditegaskan bahwa penyelidik KPK harus berasal dari Polri.

Baca juga: Revisi UU KPK Mengatur Pembentukan Dewan Pengawas, Begini Rinciannya

Sementara dalam draf revisi UU KPK yang tengah dibahas di DPR, kriteria penyelidik sebagai berikut:

  1. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyelidik yang diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  3. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Presiden Jokowi Dianggap Memegang Kunci Revisi UU KPK

Kemudian, di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  2. Bertugas di bidang fungsi penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  3. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
  4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Revisi UU MD3, Alat Pemuas Syahwat Parpol

3. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:

  1. Diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  2. Tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  3. Permintaan sendiri secara tertulis.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kriteria Penyidik KPK

Sementara untuk kriteria penyidik KPK, pada UU yang berlaku selama ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:

  1. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Revisi UU KPK Dibahas Diam-diam, ICW: Ada yang Niat Rampok Uang Negara

Dalam draf revisi UU KPK, kriteria penyidik KPK lebih diperjelas. Isinya sebagai berikut:

  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
  2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
  4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.

Baca juga: Dalam Rancangan Revisi UU KPK, Tugas dan Wewenang KPK Ditambah

Di antara Pasal 45 dan Pasal 46, disisipkan satu pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  3. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
  4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan instansi yang membawahi penyidik pegawai negeri sipil bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Jika Revisi UU Disahkan, KPK Punya Wewenang SP3 Kasus yang Tak Selesai dalam Setahun

3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:

  1. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  2. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  3. permintaan sendiri secara tertulis.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kompas TV Koalisi masyarakat sipil mendesak KPK menjelaskan perkembangan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan deputi penindakan Irjen Firli dan deputi pencegahan Pahala Nainggolan. Desakan dilakukan dengan menyerahkan surat besar dan juga raket tenis ke KPK. Di tengah polemik 20 capim KPK koalisi masyarakat sipil mendesak KPK untuk mejelaskan terkait dugaan kode etik yang dilakukan oleh dua pejabat KPK. Salah satu yang dilaporkan Irjen Firli saat ini lolos 20 besar seleksi capim KPK. Menurut pegiat anti korupsi Wana Alamsyah sejak Oktober 2018 hingga kini belum ada kejelasan pelaporan kode etik tersebut. Maka dari itu surat besar dan juga raket tenis diserahkan untuk mendesak KPK segera menjelaskan kepada publik. #KPK #Deputi #PelanggaranEtik
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.