Pengelola Domain Internet Menolak Jika RUU KKS Disahkan Terburu-buru

Kompas.com - 05/09/2019, 14:53 WIB
Pengurus Pandi Heru Nugroho saat menjadi pembicara dalam diskusi soal RUU KKS di Universitas Atmajaya, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPengurus Pandi Heru Nugroho saat menjadi pembicara dalam diskusi soal RUU KKS di Universitas Atmajaya, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) menolak apabila Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) disahkan secara terburu-buru oleh DPR RI.

Salah satu pengurus Pandi Heru Nugroho mengatakan, resources internet di Indonesia dipegang beberapa perusahaan swasta sebagai pengelola. Salah satunya adalah Pandi.

Namun, dari berbagai perusahaan resources internet itu, tidak ada satu pun dalam penyusunan RUU KKS yang diajak diskusi.

"Pandi belum ada kesepakatan, belum diajak diskusi. Jadi kami tentunya tidak setuju RUU KKS disahkan terburu-buru karena kami belum diajak ngobrol," kata Heru dalam sebuah diskusi membahas RUU KKS di Universitas Atmajaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Heru menekankan, pemerintah dan DPR harus betul-betul menguasai persoalan lapangan dalam penyusunan RUU KKS.

Sebab, apabila pemerintah dan DPR tidak paham dengan persoalan yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam penggunaan teknologi internet.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya berharap dalam menyusun, tolong pahami situasinya. Dipetakan satu per satu. Internet resources itu ada dimana? Kebijakan yang akan ditetapkan negara kami manut, tapi jangan bikin chaos," kata Heru.

Meskipun tidak menyebut rinci kekacauan seperti apa yang dimaksud, tetapi menurut dia, risiko atas penjabaran pasal-pasal di dalam RUU KKS tidak main-main dan bisa mengacaukan kondisi internet di Tanah Air.

"Iya perlu RUU KKS, tapi justru yang lebih perlu lagi stabilitas," kata dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X