Baleg DPR: KPK Bukan Pembuat UU, Kok Ngatur-Ngatur

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno tak mempermasalahkan sikap juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah yang menolak revisi Undang-Undang KPK.

Hendrawan menegaskan bahwa KPK bukanlah pembuat undang-undang sehingga tidak bisa menolak revisi.

"KPK kan bukan lembaga pembuat aturan. KPK kan pelaksana. Tentu yang menjalankan, yang membuat regulasi ini DPR dan pemerintah," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Tok! Seluruh Fraksi di DPR Setuju Revisi UU KPK

Hendrawan mengingatkan, konstitusi mengatur pembuat UU adalah DPR dan pemerintah. Artinya, jika dua unsur tersebut sudah sepakat, revisi bisa dilakukan.

"Kita harus meletakkan ini dalam konteks kenegaraan. Siapa yang membuat UU. Konstitusi menyatakan DPR dan pemerintah. Mereka kok mau ngatur yang membuat UU?" ujar Hendrawan.

Ia mengatakan, pihaknya terbuka dengan masukan dari berbagai pihak dalam merevisi UU KPK.

Namun, ia meminta agar masukan itu disampaikan langsung sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan.

"Bisa disampaikan ke DPR atau pemerintah," ujar dia. 

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang ini.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai, revisi UU KPK belum diperlukan.

Febri mengatakan, KPK juga belum mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut.

Ia khawatir, rencana revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan bentuk pelemahan KPK.

"KPK belum mengetahui dan juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut. Apalagi, sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi," ujar Febri.

Baca juga: KPK Nilai Revisi UU KPK Belum Diperlukan

Berdasarkan rapat Baleg pada 3 September 2019 dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang penyusunan draf revisi UU KPK ada enam poin revisi UU KPK.