Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pada Akhirnya DPR yang Pilih Capim KPK, kalau Mau Lobi Ya Lobi DPR

Kompas.com - 05/09/2019, 06:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak menghormati keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memilih 10 nama capim dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Bahwa dia (pansel) menghasilkan aturan ya memang alur kebijakan. Ada yang senang dan tidak senang, ya enggak apa-apa, tetapi pansel dan pemerintah tidak bisa dipengaruhi dengan pendapatan begitu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Ia menanggapi berbagai kritik publik kepada Pansel Capim KPK akibat dipilihnya calon yang dianggap kurang berintegritas.

Baca juga: Nasir Djamil: Mau Lihat Wajah Presiden? Lihatlah 10 Capim KPK Ini...

Kalla menyampaikan, pemerintah bekerja sesuai undang-undang dalam mebentuk pansel. Karena itu, ia yakin rekam jejak masing-masing anggota pansel sangat terjaga.

Ia memastikan, pansel tak mewakili kepentingan pemerintah dalam menyeleksi 10 capim KPK untuk disetorkan ke DPR. Ia menjamin pansel diisi orang-orang yang independen.

Karenanya, Kalla juga meminta masyarakat tak merongrong Presiden Joko Widodo menolak 10 nama capik KPK pilihan pansel.

"Pemerintah bekerja berdasarkan sistem dalam undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan bahwa dibentuk pansel yang dibentuk secara independen, kita bentuk panselnya dengan independen dan tidak ada orang pemerintah di situ," ujar Kalla.

"Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobi ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih lima dari 10. Hasil pansel ke DPR, kalau Anda wartawan menentukan siapa pemimpin redaksi kan terbalik.

Presiden Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Uji Kelayakan 10 Capim KPK Dinilai Optimal jika Dilakukan DPR Periode Mendatang

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat tersebut pada Rabu (4/9/2019) siang ini.

Indra menyebut, 10 nama yang ada dalam surat itu persis seperti nama-nama yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Artinya, Presiden Jokowi tak melakukan perubahan atas hasil seleksi yang dilakukan pansel.

Adapun 10 nama yang merupakan hasil seleksi Panitia Seleksi Capim KPK itu menuai banyak kritik. 

Ada nama-nama bermasalah yang diduga dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com