F-PKS Minta Kembalinya Haluan Negara Jangan karena Keinginan Partai Politik

Kompas.com - 04/09/2019, 21:38 WIB
Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil saat berada di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAnggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil saat berada di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengakui bahwa Indonesia saat ini membutuhkan haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN).

Namun, menurut Nasir, kembalinya haluan negara ini jangan semata-mata karena keinginan partai-partai politik yang ada di MPR saja.

Justru, perubahan ini harus ada keinginan dari daerah dan masyarakat Indonesia.

"Itu bukan hanya keinginan parpol-parpol yang ada di MPR tapi juga harus keinginan daerah-daerah yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia," kata Nasir Djamil usai diskusi Kedai Kopi di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Daripada Menghidupkan GBHN, Akbar Tanjung Sarankan Ini...

Lalu bagaimana cara menangkap aspirasi daerah dan rakyat?

"Itu tugas DPR untuk melakukannya," kata dia.

Selain itu, F- PKS juga ingin agar wacana tersebut dicermati lebih dalam lagi.

"Pada prinsipnya kita butuh haluan negara, karena itu Fraksi PKS ingin agar ini dicermati, dikaji mendalam sehingga aspek ketatanegaraannya terpenuhi," ujar dia.

Dia mengatakan, wacana kembalinya haluan negara ini jangan sampai membuat publik menilai  lebih besar aspek politik daripada ketatanegaraannya.

Baca juga: Ahmad Basarah: Jika Tak Ada GBHN, Tak Ada Jaminan Ibu Kota Jadi Pindah

Sebab, kata dia, amandemen terbatas UUD 1945 sedikit banyaknya akan mengubah dasar-dasar ketatanegaraan negeri ini.

"Oleh karena itu, konsensus-konsensus yang dibangun harus berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Apa yang boleh dan tidak boleh diubah, apa yang akan diubah," kata dia.

Ini termasuk juga apabila MPR menjadi lembaga tertinggi. Jika hal itu terjadi, maka akan ada implikasi yang bisa dirasakan.

Dia pun berharap agar posisi MPR tetap seperti saat ini saja, yakni setara dengan seluruh lembaga.

"Jadi nanti kita tinggal evaluasi soal laporan kinerja lembaga-lembaga negara tersebut sehingga efektivitasnya bisa dirasakan dalam sidang paripurna dan masyarakat Indonesia," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X