Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Kelayakan 10 Capim KPK Dinilai Optimal jika Dilakukan DPR Periode Mendatang

Kompas.com - 04/09/2019, 20:42 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) menilai jika uji kepatutan dan kelayakan 10 capim KPK dilakukan oleh anggota DPR RI periode 2014-2019, maka hasilnya diperkirakan tidak akan optimal.

Anggota koalisi, Kurnia Ramadhana menyatakan, masa anggota DPR RI saat ini yang akan berakhir Oktober 2019 tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengukur kualitas 10 capim KPK.

"Kalau kita lihat dengan masa kerja waktu anggota DPR saat ini, praktis hanya dua hingga tiga minggu untuk memproses pemilihan capim KPK," ujar Kurnia dalam diskusi bertajuk "Menjaga Integritas Capim KPK" di kantor PP GMKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

"Kami memandang waktunya sangat singkat untuk mengukur kualitas dari seorang pimpinan KPK. Maka dari itu, kami mendorong agar proses uji kepatutan dan kelayakan dilakukan anggota DPR periode 2019-2024," kata Kurnia.

Baca juga: Ketua DPR Persilakan Publik Sampaikan Catatan soal 10 Capim KPK ke Komisi III

Kurnia menambahkan, Koalisi mendorong agar uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh anggota DPR periode 2019-2024 karena mereka yang akan menjadi mitra lima pimpinan terpilih KPK yang dilantik Desember 2019.

"Mitra kerja KPK baru itu bukan anggota DPR periode 2014-2019 karena pimpinan KPK baru dilantik pada Desember 2019. Maka, praktik mitra kerja mereka adalah anggota DPR periode mendatang," ucapnya.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Kurnia, kebijakan yang mengharuskan uji kepatutan dan kelayakan 10 capim KPK dilakukan oleh anggota DPR saat ini merupakan langkah yang tergesa-gesa.

"Kalaupun dilakukan anggota DPR sekarang, dorongan kita agar DPR kedepankan kualitas 10 capim ini. Masukan dari masyarakat bisa diakomodir dan jangan ada intervensi politik," kata dia.

Baca juga: Tak Ada Catatan Khusus dari Jokowi soal 10 Nama Capim KPK

Presiden Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat tersebut pada Rabu (4/9/2019) siang ini.

"Sudah (diterima), siang tadi sampainya," kata Indra kepada Kompas.com, Rabu sore.

Indra menyebut, 10 nama yang ada dalam surat itu persis seperti nama-nama yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Artinya Presiden Jokowi tak melakukan perubahan atas hasil seleksi yang dilakukan pansel.

"Persis sama," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com