Suara Golkar Turun, Nusron Wahid Sebut karena Kesalahan Pengelolaan Partai

Kompas.com - 04/09/2019, 19:16 WIB
Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid usai pertemuan dengan kader Golkar kubu Bambang Soesatyo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid usai pertemuan dengan kader Golkar kubu Bambang Soesatyo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pemenangan Pemilu  Golkar Nusron Wahid mempertanyakan penurunan suara partainya di Pemilu 2019.

Ia menyebut, ada kesalahan dalam pengelolaan partai sehingga Golkar hampir kehilangan 150 kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Secara nasional kita hampir kehilangan lebih dari 150 kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Ini adalah satu sinyal bahwa ada sesuatu yang missed yang kurang pas dalam pengelolaan partai," kata Nusron di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Gelar Rapat, Golkar Bersiap Hadapi Pilkada 2020

Tidak hanya di DPRD, suara Golkar di DPR RI juga mengalami penurunan. Pada Pemilu 2014 Golkar mendapat 91 kursi, namun, di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.

Nusron menjabarkan sejumlah hal yang harus dievaluasi, misalnya, elektabilitas calon yang diusung, mesin partai, hingga internal pemenangan pemilu.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD DKI Buka Pos Pengaduan bagi Warga di Kantornya

"Atau juga bisa jadi ada ketidaktepatan dalam skenario makro leadershipnya atau bagaiamana," ujarnya.

Nusron menyebut, evaluasi ini menjadi penting lantaran tahun depan partainya kembali akan bersaing dalam gelaran Pilkada 2020.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X