Bupati Bengkayang Diduga Minta Rp 300 Juta Lewat Kepala Dinasnya

Kompas.com - 04/09/2019, 18:26 WIB
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai yang didapat dari rangkaian OTT terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPetugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai yang didapat dari rangkaian OTT terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (4/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bengkayang Suryadman Gidot diduga meminta uang senilai Rp 300.000.000 kepada Kepala Dinas PUPR Bengakayang Aleksei dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan.

"Permintaan uang tersebut dilakukan SG atas pemberian anggaran Penunjukan Langsung Tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2019).

Basaria mengatakan, permintaan itu disampaikan Suryadman di hadapan Aleksei dan Agustinus pada Jumat (30/8/2019) lalu.

Uang tersebut diduga diperlukan Suryadman untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Baca juga: Kronologi OTT KPK yang Menjaring Bupati Bengkayang Suryadman Gidot

Suryadman meminta untuk disiapkan pada hari Senin (2/9/2019) dan diserahkan kepadanya di Pontianak.

Menindaklanjuti permintaan Suryadman, Aleksei menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal.

"Hal ini dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari Bupati," ujar Basaria.

"Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp 20-25 juta, atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp 200 juta," tuturnya.

Baca juga: Gubernur Kalbar Bantah Bertemu Bupati Bengkayang Sebelum OTT KPK

Senin lalu, Aleksei menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya, terkait dengan paket pekerjaan penunjukan langsung.

Total ada lima pihak swasta yang mengirimkan uang itu melalui staf Dinas PUPR Bengkayang, Fitri Julihardi. Kelima pihak swasta itu adalah Bun Si Fat, Pandus, Yosef, Nelly Margeritha, dan Rodi.

Bun Si Fat menyerahkan uanh senilai Rp 120.000.000, Nelly menyerahkan Rp 60.000.000, sedangkan Pandus, Yosef, dan Rodi menyerahkan Rp 160.000.000.

Dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Selasa (3/8/2019) kemarin, KPK mendapatkan barang bukti uang tunai Rp 336 juta yang diduga merupakan setoran para pihak swasta tersebut.

Sebagai pihak yang diduga memberi suap, kelima pihak swasta di atas disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Sedangkan, Suryadman dan Aleksei sebagai pihak yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X