Wapres Sebut Permasalahan Papua Tak Hanya Kesejahteraan, tapi Juga Harga Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai permasalahan di Papua tak hanya kesejahteraan, tetapi juga harga diri.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi munculnya kerusuhan di Papua meskipun pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur dan berupaya meningkatkan kesejahteraan di sana.

"Masyarakat tentu mendambakan suatu kehidupan yang baik, dan infrastruktur yang baik. Tapi ada sesuatu yang kadang lebih tinggi dari itu yaitu harga diri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Itu akibat dikatakan monyet, harga diri orang Papua tersinggung," sambungnya.

Baca juga: Kami Bukan Monyet, Ahli Jelaskan Alasan Panggilan Hewan Itu Menghina

Kalla mengatakan, sedianya tak ada gejolak di Papua dan Papua Barat. Gejolak tersebut muncul ketika ada penghinaan terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Kalla pun meminta persoalan tersebut diakhiri lantaran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah meminta maaf. Selain itu, pelaku penghinaan juga telah diproses hukum.

"Persoalan sebenarnya sudah selesai di kasus itu. Sama saja kalau satu daerah dikatakan (monyet) pasti tersinggung juga kan. Jadi karena itu kita harapkan semua pihak atau siapa pun tetap berhati-hati atau berkata sopan," kata Kalla.

Baca juga: Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

"Jadi bukan soal dia tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur lebih baik, tapi ada harga diri yang tadi. Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya minta maaf mestinya diterima," lanjut dia.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Unjuk rasa kemudian melebar ke Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/9/2019). Demonstrasi di kedua tempat juga sempat terjadi kerusuhan.

Kemudian, kerusuhan juga terjadi di Deiyai pada Rabu (28/8/2019), dan di Jayapura pada Kamis (29/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tindak rasisme yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.