Ketua DPR Persilakan Publik Sampaikan Catatan soal 10 Capim KPK ke Komisi III

Kompas.com - 04/09/2019, 17:19 WIB
Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Rabu (28/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Rabu (28/8/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mempersilakan masyarakat menyampaikan catatan dan masukan terkait 10 nama calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi ke Komisi III.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi kritik sejumlah kalangan antikorupsi yang menyoroti rekam jejak capim KPK.

"Ya bisa (berikan masukan). Kan setiap kali begitu. Kebiasaan kita itu adalah (daftar nama) diterima di Komisi III. Komisi III menyampaikan ke publik untuk minta masukan," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Jokowi Sudah Kirim 10 Nama Capim KPK ke DPR, Tak Ada Perubahan Nama

Menurut Bambang, seluruh catatan dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Komisi III dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Oleh sebab itu, ia meminta agar catatan dan masukan diserahkan ke Komisi III sebelum uji kepatutan dan kelayakan.

"Masukan-masukan itu yang akan jadi bahan di fit and proper test. Misalnya ada masukan si calon A begini, nanti dikonfirmasi saat fit and proper test. Makanya nanti kalau punya catatan berikan saja ke komisi III," kata Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Bambang belum dapat memastikan kapan uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III akan dilakukan.

Ia hanya berharap pemilihan lima calon pimpinan KPK 2019-2023 dapat diselesaikan pada periode ini.

"Saya serahkan sepenuhnya nanti kepada Komisi III biar Komisi III nanti yang mengagendakan kapan. Ya kita harapkan Komisi III untuk bisa menyelesaikannya pada periode ini," ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyerahkan 10 nama yang lolos seleksi ke DPR. Selanjutnya Komisi III DPR akan memilih lima nama Pimpinan KPK 2019-2023.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.