Apa Alasan Gus Dur Tidak Melarang Pengibaran Bendera Bintang Kejora?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur tidak pernah melarang pengibaran bendera Bintang Kejora oleh masyarakat Papua.

Bahkan, Gus Dur mengakui bendera Bintang Kejora sebagai salah satu identitas kultural warga Papua.

Sikap Gus Dur saat itu memang menuai kontroversi. Banyak tokoh nasional kontra dengan sikap Gus Dur. Sebab, bendera Bintang Kejora sudah dianggap lekat dengan simbol gerakan separatisme.

Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, Gus Dur memang memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespons segala permasalahan di Papua, termasuk soal disintegrasi.

Gus Dur ingin warga Papua merasa nyaman dalam mengekspresikan identitas kebudayaannya. Dengan begitu, mereka juga akan merasa nyaman dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

"Gus Dur ingin agar warga papua itu merasa sedemikian nyaman. Gus Dur ingin agar warga Papua itu merasa nyaman dengan benderanya. Tapi pada saat yang sama, mereka juga belajar untuk menjadi Papua sekaligus mencintai Indonesia," ujar Alissa saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Menurut Alissa, Gus Dur ingin memunculkan trust atau rasa percaya orang Papua terharap pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan dialog dan kebudayaan.

Baca juga: Alissa Wahid: Bendera Bintang Kejora Ekspresi Budaya Papua Seharusnya Dihargai

Gus Dur meyakini pendekatan yang bepijak pada kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, lebih ampuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua ketimbang dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan.

Di sisi lain, lanjut Alissa, bendera Bintang Kejora sebagai ekspresi kebudayaan masyarakat Papua seharusnya dihargai dan dihormati.

Sebab, Ia menilai, bendera Bintang Kejora tidak harus selalu dicurigai sebagai bentuk aspirasi atas kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia.

"Kalau sekarang kan enggak. Dengan sikap sekarang yang pendekatannya keamanan itu jadi seperti orang Papua dipaksa untuk memilih antara dia menjadi orang Papua atau menjadi orang Indonesia. bukan itu yang kita inginkan," kata Alissa.

"Kalau kita ingin mereka berintegrasi dengan kita ya tidak dengan cara yang begitu. Bantu dong agar mereka percaya pada kita. Kita lah yang harus berubah cara pandanganya terhadap Papua," tutur dia.

Polemik pengibaran bendera Bintang Kejora belum lama ini kembali mengemuka pasca-aksi unjuk rasa warga Papua yang memprotes tindakan diskriminasi rasial, di depan Istana Merdeka, pada Rabu (28/8/2019) lalu.

Selain berorasi, massa aksi juga mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Baca juga: Ini Peran 6 Tersangka Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Negara

Polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terkait peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora itu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa bendera Bintang Kejora bersifat ilegal di Indonesia.

"Untuk RI, bendera-bendera yang lain itu tidak sah, itu ilegal, kecuali Merah Putih, bendera kebangsaan yang sudah disahkan oleh UU," tutur Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

"Bendera Bintang Kejora, bintang apa lagi nanti, itu pasti ilegal, makanya tidak boleh dikibarkan sebagai bendera kebangsaan," sambung dia.

Sementara, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) tertulis bahwa Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.