Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alissa Wahid: Persoalan Papua, Rasa Tak Percaya terhadap Pemerintah

Kompas.com - 04/09/2019, 15:30 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menilai pemerintah saat ini menerapkan pendekatan yang keliru dalam mengatasi gejolak dan berbagai permasalahan di Papua. Akibatnya, masyarakat Papua justru kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah.

"Sekarang persoalannya itu distrust (rasa tidak percaya) sehingga apapun yang ditawarkan oleh pemerintah kepada rakyat Papua, bagi mereka kemudian tidak percaya," ujar Alissa saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Alissa mengkritik pendekatan berbasis keamanan yang selama ini diterapkan pemerintah. Pendekatan tersebut cenderung mengeskalasi kekerasan di Papua.

Baca juga: Alissa Wahid: Bendera Bintang Kejora Ekspresi Budaya Papua Seharusnya Dihargai

Ia mencontohkan sikap pemerintah dalam merespons peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa warga Papua yang memprotes tindakan diskriminasi rasial, di depan Istana Merdeka, pada Rabu (28/8/2019) lalu.

Polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terkait peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora itu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun menegaskan bahwa bendera Bintang Kejora bersifat ilegal di Indonesia.

Lantas Alissa membandingkan pendekatan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjadi Presiden keempat RI.

Saat itu Gus Dur lebih mengedepankan pendekatan kultural dengan membuka ruang dialog dengan warga Papua. Bahkan Gus Dur tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai salah satu simbol identitas kebudayaan orang Papua.

Menurut Alissa, Gus Dur meyakini pendekatan yang bepijak pada kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, lebih ampuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

Ketimbang dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan.

"Kalau sekarang kan enggak. Dengan sikap sekarang yang pendekatannya sekuriti (keamanan) itu jadi seperti orang Papua dipaksa untuk memilih antara dia menjadi orang Papua atau menjadi orang Indonesia. bukan itu yang kita inginkan," kata Alissa.

"Kalau kita ingin mereka berintegrasi dengan kita ya tidak dengan cara yang begitu. Bantu dong agar mereka percaya pada kita. Kita lah yang harus berubah cara pandanganya terhadap Papua," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku bingung mengapa masyarakat Papua memberi penilaian yang berbeda antara dirinya dan pemerintah pusat dalam hal pendekatan terhadap rakyat Papua.

Sebab, pendekatan berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan dianggapnya berhasil.

Terlihat dari hasil Pemilu Presiden di mana dirinya dan Ma'ruf Amin menang tebal atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com