Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Terima Resmi Nama 10 Capim KPK, Pansel: Itu Masalah Teknis

Kompas.com - 04/09/2019, 14:52 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota panitia seleksi, Hendardi, menegaskan, pihaknya telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 kepada Presiden Joko Widodo.

"Nama 10 capim sudah diserahkan hari itu (Senin) juga setelah ditandatangani oleh pansel via Sekretariat Negara. Masalah teknis saja karena ketika menghadap Presiden belum sempat ditandatangani pansel," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Rabu (4/9/2019).

Ia juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menerima 10 capim pilihan pansel.

"Presiden juga sudah menegaskan sudah menerima 10 capim pilihan pansel kok," tuturnya.

Baca juga: ICW: Terlihat Sekali, Pansel Berharap Capim yang Lolos Tak Dikoreksi Jokowi

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan belum menerima nama-nama calon pimpinan KPK dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK secara resmi.

"Resminya, belum saya terima," kata Kepala Negara saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Kedatangan Pansel Capim KPK, Senin, hanyalah melaporkan bahwa proses tahapan seleksi capim KPK sudah dirampungkan.

Baca juga: Wakil Jaksa Agung: Capim KPK dari Kejagung Tak Bermasalah

Meski demikian, ia mengakui, dalam laporan Senin ia juga telah menerima 10 capim KPK hasil seleksi akhir.

Ia akan menunggu Pansel Capim KPK secara resmi menyerahkan 10 nama capim KPK agar dapat segera dikirimkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.

"Kalau sudah saya terima (nama capim KPK), baru saya kirim ke DPR. Waktu saya kan ada 14 hari," ujar Jokowi.

Kompas TV <em>Indonesia Coruption Watch</em> menyoroti 10 nama calon pimpinan KPK yang telah diserahkan pansel kepada presiden. Dari 10 nama yang diserahkan ICW menilai ada catatan terkait rekam jejak calon pimpinan KPK. ICW menyatakan integritas calon pimpinan KPK sepatutnya menjadi hal utama dalam memilih calon pimpinan KPK. #KPK #CapimKPK #ICW
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com