Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bamsoet: Ketimpangan Sosial Warga Dunia Masih Tinggi

Kompas.com - 04/09/2019, 13:51 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Menurut laporan Oxam International 2019, salah satu organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, pada 2018 terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, sedangkan pendapatan penduduk miskin turun 11 persen.

Laporan tersebut juga menyebutkan sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun menyoroti masih tingginya ketimpangan di antara warga dunia.

Baca juga: Bamsoet Sarankan Kementerian ESDM Dukung Pengusaha Tambang Nasional

"Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret/Juni 2017 hingga Maret/Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar 2,5 miliar dollar Amerika rata-rata per hari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang 500 juta dollar Amerika per hari," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/2019).

Data-data tersebut, lanjutnya, menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan.

Bamsoet menjelaskan, selama bertahun-tahun ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia.

Baca juga: Bamsoet: Banyak Manfaat dari Pengobatan Tradisional China...

"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) di masing-masing negaranya," jelas Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).

Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs.

3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).Dok. Humas DPR RI 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).

Komitmen Indonesia

Bamsoet menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

Baca juga: Bamsoet Ajak Kaum Muda Bela Negara

"Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun," jelas Bamsoet.

Adapun, tambahnya, bantuan tersebut berhasil menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan pra sejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun

Kesehatan dan pendidikan

Selain itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage.

Caranya, dengan pengalokasian 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

"Pada 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun pada 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," pungkas Bamsoet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com