Kasus Bupati Muara Enim, dari OTT hingga Sandi "Lima Kosong-Kosong"...

Kompas.com - 04/09/2019, 09:04 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANJuru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif, Selasa (3/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2019.

Selain Ahmad Yani, KPK menetapkan dua orang lainnya yakni Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar dan pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Selasa (3/9/2019).

Ahmad Yani dan Elfin diduga sebagai penerima suap. Sementara itu, Robi diduga sebagai pemberi suap.

Ketiganya terjaring dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang berlangsung sejak Senin (2/9/2019) malam hingga Selasa (3/9/2019) dini hari.

Baca juga: KPK Jelaskan Kronologi OTT Bupati Muara Enim

Basaria mengatakan, Ahmad Yani diduga menerima fee atau upah Rp 13,4 miliar dari Robi Okta Fahlefi.

Uang tersebut merupakan bagian dari commitment fee 10 persen untuk 16 paket pekerjaan jalan tahun anggaran 2019 dengan nilai proyek sekitar Rp 130 miliar.

"Tim KPK menidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar sebagai fee yang diterima bupati dari berbagai paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim," kata Basaria.

Menurut Basaria, pada awal tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik pembangunan jalan tahun anggaran 2019.

"Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10 persen sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan," ucap Basaria.

Permintaan fee itu diduga berasal dari Ahmad Yani selaku Bupati.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X