Fadli Zon: Pindahkan Ibu Kota ke Tengah-tengah Itu Cara Kuno

Kompas.com - 04/09/2019, 08:26 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat, rencana pemindahan ibu kota sulit direalisasikan jika targetnya lima tahun dari sekarang.

Sebab, memindahkan ibu kota bukan hal yang mudah sehingga membutuhkan proses yang tidak sebentar.

"Targetnya presiden yang saya dengar kan ibu kotanya pindah 2023-2024, ya menurut saya agak sulit," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Tetapi kalau dia berproses ya jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, itu masih masuk akal," ucap dia. 

Namun demikian, menurut Fadli, sebelum memindahkan ibu kota, kondisi ekonomi negara harus dipastikan baik.

Baca juga: PR Jokowi, Ketidaksetujuan Publik akan Pemindahan Ibu Kota...

 

Selain itu, harus dipastikan masalah kemiskinan dan pengangguran sudah diatasi. 

Fadli mengatakan, memindahkan ibu kota lima tahun lagi, selain tak masuk akal, juga tidak ada urgensinya.

"Untuk apa begitu kita melakukan pemindahan ibu kota? Urgensinya di mana?" kata dia.

Jika alasan pemerintah adalah pemerataan pembangunan, Fadli menyebut, lebih baik dilakukan dekonsentrasi pembangunan ke wilayah-wilayah strategis, bukan memindahkan ibu kota.

"Jadi konsentrasi pembangunan itu bukan memindahkan ibu kota ke tengah-tengah Indonesia. Itu cara-cara kuno," kata dia.

Baca juga: Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Negara Bukan karena Lobi

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X