Kompas.com - 04/09/2019, 04:04 WIB
Ketua DPP Peradi Luhut Pangaribuan usai menghadiri acara diskusi legal update Ikadin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua DPP Peradi Luhut Pangaribuan usai menghadiri acara diskusi legal update Ikadin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan menyebutkan bahwa dampak pasal contempt of court jika tetap masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah akan terjadinya kriminalisasi yang berlebihan atau overcriminalization.

"Dampaknya lebih jauh dari sekedar over kriminalisasi karena itu substansi contempt of court yang ada di Inggris. Jadi kalau kita komentar mengenai hakim, itu pidana," terang Luhut usai acara diskusi legal update yang diselenggarakan Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Luhut menjelaskan, pasal contempt of court itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Pasalnya, hakim memiliki kuasa penuh.

Baca juga: Peradi: Mengawasi Kuasa Hakim Lebih Penting Dibanding Contempt of Court

Dia mencontohkan, jika dalam sebuah persidangan ada orang yang berkomentar, maka hakim bisa mengeluarkan orang tersebut dan memerintahkan jaksa untuk mengusirnya.

"Itu sudah ada pasalnya. Lalu kalau ada komentar itu nanti bersentuhan dengan hak menyampaikan pendapat. Soal fair trial, peradilan yang jujur, justru itu sebenarnya yang harus lebih ditekankan," kata Luhut Pangaribuan.

Tak mengherankan jika ia menganggap masuknya pasal contempt of court dalam RKUHP ini berlebihan serta tidak berada pada tempatnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Minta Contempt of Court di RKUHP Dicabut, Peradi Surati Komisi III

Dengan demikian, Peradi pun meminta agar pasal contempt of court yang tercantum dalam Pasal 281 RKUHP itu dihapus saja.

"Karena tidak ada yang hilang kalaupun dihapus," kata dia

"Jangankan hina hakim, hina orang lain ada pasalnya. Di pengadilan, orang tumpang kaki bisa diusir hakim. Apalagi ngomong kasar. Jadi salah fokus. Tidak ada konteksnya dengan hukum di Indonesia," ucap Luhut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.