Fadli Zon Prediksi Rencana Pemindahan Ibu Kota Senasib dengan Esemka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan wacana pemerintah yang muncul secara tiba-tiba.

Ia memprediksi, rencana ini bakal bernasib sama seperti mobil Esemka yang hingga kini menjadi wacana saja.

"Menurut saya ini namanya out of the blue, yang tidak penting gitu. Dan saya yakin nasibnya akan sama dengan Esemka," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Pembahasan Pemindahan Ibu Kota di DPR Diprediksi Alot

Fadli mempertanyakan urgensi pemindahan Ibu Kota. Ia menduga, rencana ini muncul hanya karena Presiden tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan di Jakarta.

Padahal, sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI, ia berjanji bakal menyelesaikan masalah krusial Jakarta seperti banjir dan macet.

"Tapi ternyata tidak," ujar Fadli.

Paling penting, menurut Fadli, rencana pemindahan Ibu Kota ini tidak boleh hanya karena kepentingan pihak tertentu.

Sebaliknya, pemindahan Ibu Kota harus datang dari keinginan rakyat Indonesia dan disetujui oleh seluruh pihak.

"Apakah memang rencana pemindahan Ibu Kota ini keinginan rakyat seluruh Indonesia, atau sekedar keinginan pribadi Presiden dan kelompoknya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dipikirkan dan harus didengarkan aspirasi masyarakat," kata Fadli.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Masyarakat Bisa Beli Lahan di Ibu Kota Baru, Harganya?

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.