JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, dalam waktu dekat.
Wakil rakyat akan meminta penjelasan terkait apa yang sesungguhnya terjadi di Provinsi Papua serta Papua Barat.
Menteri dan pimpinan lembaga yang dipanggil, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
"Karena masalahnya cukup kompleks, maka kami akan rapat pada hari Kamis dengan Panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Internet di Sebagian Wilayah Papua Mulai Besok
Beberapa topik yang akan ditanyakan, pertama, yakni soal empat warga negara Australia yang kedapatan mengikuti unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua. Mereka akhirnya dideportasi ke negarasanya.
Topik ini akan ditanyakan ke Menlu Retno.
Sementara, kepada Menteri Rudiantara, para wakil rakyat akan bertanya mengenai kebijakan pembatasan akses internet di Papua.
Abdul mengatakan, Komisi I perlu menanyakan hal-hal tersebut. Sebagai mitra kementerian dan lembaga tersebut, Komisi I dinilai perlu campur tangan terkait persoalan-persoalan tersebut.
"Kami kan enggak bisa menilai dari luar. Kami ini sebagai mitra komisi I, Menkominfo akan kita minta keterangannya. Baru setelah itu Komisi I akan melihat dan memberikan rekomendasi," ujar dia.
Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Minta Bantuan Negara Lain Tangani Persoalan Papua
Diberitakan, pemerintah terus berupaya menstabilkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Upaya itu dilakukan setelah tensi di Bumi Cenderawasih sempat memanas setelah insiden rasisme serta diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Kerusuhan terjadi di sejumlah kota. Antara lain Manokwari, Fakfak, Sorong, Timika dan Jayapura.