Kompas.com - 03/09/2019, 19:35 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kerusuhan Papua.

Fadli merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan yang menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, menjadi dalang kerusuhan. Selain itu, pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengatakan ada keterlibatan pihak asing dalam kericuhan di Papua dan Papua Barat.

Pernyataan-pernyataan itu, menurut Fadli, tidak seharusnya disampaikan pemerintah ke masyarakat. Pemerintah, kata dia, seharusnya langsung mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan di papua dari sejumlah informasi yang didapat.  

Baca juga: Prihatin Isu Perpecahan, Wali Kota Hendi Minta Siswa Papua Netralisir Kabar Hoaks

"Kalau ada gejala yang misalnya menunggangi pihak ketiga, ada aktor intelektual, atau ada pihak asing, ya itu yang harus diatasi oleh pemerintah, bukan membuat statement dan menyatakan itu ke publik seperti pengamat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Fadli mengatakan, pemerintah punya kewenangan untuk memerintah, mengambil keputusan serta tindakan, dan melakukan intervensi terhadap situasi serta kondisi untuk memulihkan kondisi Papua.

Jika pemerintah hanya menyampaikan dugaan-dugaan, justru membuat publik bingung. "Pemerintahan ini sebagai pengamat politik atau eksekutor?," ujar Fadli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga saat ini, Fadli menilai, belum ada upaya maksimal dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Selama kerusuhan masih berlangsung di Papua, bagi Fadli, pemerintah belum berhasil menemukan pangkal masalah dan jalan keluarnya.

"Ada usaha ya, tetapi saya kira belum sesuai dengan apa yang kita harapkan karena kerusuhan terus terjadi di berbagai tempat, dan ini saya kira mengkhawatirkan bagi integritas teritorial kita," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Moeldoko, Benny melakukan sejumlah langkah diplomatik dan mobilisasi informasi yang menyesatkan tentang Papua.

Baca juga: Polisi Sita Bendera Bintang Kejora dan Panah di Mimika Papua

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sempat mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019). 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X