Soal Papua, Fadli Zon: Pemerintah itu Pengamat Politik atau Eksekutor?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kerusuhan Papua.

Fadli merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan yang menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, menjadi dalang kerusuhan. Selain itu, pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengatakan ada keterlibatan pihak asing dalam kericuhan di Papua dan Papua Barat.

Pernyataan-pernyataan itu, menurut Fadli, tidak seharusnya disampaikan pemerintah ke masyarakat. Pemerintah, kata dia, seharusnya langsung mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan di papua dari sejumlah informasi yang didapat.  

Baca juga: Prihatin Isu Perpecahan, Wali Kota Hendi Minta Siswa Papua Netralisir Kabar Hoaks

"Kalau ada gejala yang misalnya menunggangi pihak ketiga, ada aktor intelektual, atau ada pihak asing, ya itu yang harus diatasi oleh pemerintah, bukan membuat statement dan menyatakan itu ke publik seperti pengamat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Fadli mengatakan, pemerintah punya kewenangan untuk memerintah, mengambil keputusan serta tindakan, dan melakukan intervensi terhadap situasi serta kondisi untuk memulihkan kondisi Papua.

Jika pemerintah hanya menyampaikan dugaan-dugaan, justru membuat publik bingung. "Pemerintahan ini sebagai pengamat politik atau eksekutor?," ujar Fadli.

Hingga saat ini, Fadli menilai, belum ada upaya maksimal dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Selama kerusuhan masih berlangsung di Papua, bagi Fadli, pemerintah belum berhasil menemukan pangkal masalah dan jalan keluarnya.

"Ada usaha ya, tetapi saya kira belum sesuai dengan apa yang kita harapkan karena kerusuhan terus terjadi di berbagai tempat, dan ini saya kira mengkhawatirkan bagi integritas teritorial kita," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Moeldoko, Benny melakukan sejumlah langkah diplomatik dan mobilisasi informasi yang menyesatkan tentang Papua.

Baca juga: Polisi Sita Bendera Bintang Kejora dan Panah di Mimika Papua

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sempat mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).