Kompas.com - 03/09/2019, 18:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Rapat tersebut membahas Pagu Anggaran Tahun 2020.

Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengatakan, pihaknya meminta penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 4,04 triliun dari pagu yang senilai Rp 6,79 triliun

"Jaksa Agung mengajukan tambahan sebesar Rp 4 triliun," kata Arminsyah.

Baca juga: Postur Anggaran RAPBN 2020 Konservatif, Saham Konsumer Hingga Medis Patut Dilirik

Arminsyah mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk manajemen teknis, penguatan teknologi informasi dan pembangunan gedung satuan kerja baru.

"Dan rincian detailnya antara lain untuk penguatan sistem teknologi informasi, dan juga dalam perawatan alat-alat dan pembangunan gedung satuan kerja baru," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, Kemenkumham mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 3,24 triliun dari pagu senilai Rp 13,6 triliun.

Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selanjutnya, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 13,92 triliun dari pagu anggaran tahun yang sebesar Rp 90,32 triliun.

Baca juga: Bawaslu Kendal Ajukan Anggaran Rp 11,7 Miliar untuk Pilbup 2020

"Setelah dilakukan analisis dan exercise terhadap Pagu anggaran Polri tersebut maka diharapkan adanya suatu penambahan sekitar 13,921 triliun," kata Ari.

Penambahan anggaran itu diprioritaskan untuk kebutuhan operasional penyelidikan dan penyidikan khususnya untuk polres dan polsek, penambahan peralatan untuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtimbas) serta persiapan menghadapi Pilkada serentak.

"Kemudian bhabinkamtibmas dan utamanya kedepan kita masih menghadapi Pilkada serentak yang memungkinkan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Nasional
Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Nasional
Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Nasional
KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

Nasional
Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Nasional
Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.