Rapat Bersama DPR, Polri dan Kejagung Minta Tambahan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Rapat tersebut membahas Pagu Anggaran Tahun 2020.

Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengatakan, pihaknya meminta penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 4,04 triliun dari pagu yang senilai Rp 6,79 triliun

"Jaksa Agung mengajukan tambahan sebesar Rp 4 triliun," kata Arminsyah.

Baca juga: Postur Anggaran RAPBN 2020 Konservatif, Saham Konsumer Hingga Medis Patut Dilirik

Arminsyah mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk manajemen teknis, penguatan teknologi informasi dan pembangunan gedung satuan kerja baru.

"Dan rincian detailnya antara lain untuk penguatan sistem teknologi informasi, dan juga dalam perawatan alat-alat dan pembangunan gedung satuan kerja baru," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, Kemenkumham mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 3,24 triliun dari pagu senilai Rp 13,6 triliun.

Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selanjutnya, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 13,92 triliun dari pagu anggaran tahun yang sebesar Rp 90,32 triliun.

Baca juga: Bawaslu Kendal Ajukan Anggaran Rp 11,7 Miliar untuk Pilbup 2020

"Setelah dilakukan analisis dan exercise terhadap Pagu anggaran Polri tersebut maka diharapkan adanya suatu penambahan sekitar 13,921 triliun," kata Ari.

Penambahan anggaran itu diprioritaskan untuk kebutuhan operasional penyelidikan dan penyidikan khususnya untuk polres dan polsek, penambahan peralatan untuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtimbas) serta persiapan menghadapi Pilkada serentak.

"Kemudian bhabinkamtibmas dan utamanya kedepan kita masih menghadapi Pilkada serentak yang memungkinkan," pungkasnya.