Pembahasan RUU PKS Digelar Tertutup, Anggota DPR Protes

Kompas.com - 03/09/2019, 17:30 WIB
Rapat antara Tim Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah yang digelar secara tertutup, di ruang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat antara Tim Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah yang digelar secara tertutup, di ruang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Lilis Santika sempat melontarkan protes dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Lilis memprotes rapat antara Tim Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah yang digelar secara tertutup, di ruang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Awalnya, Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus pimpinan rapat Marwan Dasopang membuka rapat tersebut dengan agenda pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian ia menyatakan rapar tersebut digelar secara tertutup.

Baca juga: Kerja Sama Komisi III dan Komisi VIII DPR Jadi Kendala Belum Disahkannya RUU PKS

"Atas persetujuan rekan-rekan anggota Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kami buka dan dinyatakan tertutup untuk umum," ujar Marwan.

Lantas, Lilis pun mengajukan interupsi dan mempertanyakan mengenai keputusan tersebut.

"Kenapa digelar tertutup?" ucap Lilis.

Menurut Marwan, rapat digelar secara tertutup karena Tim Panja DPR dan Pemerintah akan membahas DIM.

"Ini pembahasan DIM jadi tertutup ya," kata Marwan.

Beberapa jurnalis, pegiat isu perempuan dan anggota Komnas Perempuan yang sudah menempati bagian balkon ruangan akhirnya dipersilakan untuk keluar.

Dalam rapat tersebut hadir perwakilan dari seluruh fraksi di DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X