Kompas.com - 03/09/2019, 17:07 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sumber Daya Air dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Wakil Ketua DPR Utut Adianto mengatakan, terkait adanya persiapan teknis, maka pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pengesahan RUU tidak dapat dilakukan saat Rapat Paripurna.

"Sehubungan dengan masih adanya persiapan teknis terkait pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air, kami mohon persetujuan Dewan, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentamg Sumber Daya Air dapat kita agendakan kembali dalam rapat paripurna terdekat," ujar Utut saat memimpin Rapat Paripurna.

Baca juga: Targetkan Rampung Periode Ini, Ketua DPR Sebut 6 Poin Penting RUU Sumber Daya Air

Seluruh anggota yang hadir pun sepakat pengesahan RUU Sumber Daya Air dilakukan pada Rapat Paripurna DPR berikutnya.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menolak percepatan pengesahan RUU Sumber Daya Air oleh DPR.

Mereka menilai, beleid yang ada masih menggunakan pendekatan komoditas yang tidak memerhatikan daya dukung lingkungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Nasib Industri di Tengah Polemik RUU Sumber Daya Air

Seperti dikutip dari KOMPAS.ID, pengesahan RUU Sumber Daya Air akan mengisi kekosongan setelah Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015 lalu.

UU tersebut digugat karena tidak ketat membatasi pengelolaan air oleh swasta.

Alih-alih membatasi pengusahaan air oleh swasta, draf akhir RUU yang belum dibuka ke publik tersebut dinilai masih mengatur air dengan pendekatan komoditas atau barang niaga.

”Kebijakan soal air ini tidak boleh secara parsial hanya bicara soal perusahaan. Air bukan abiotik yang hanya berhubungan dengan pipanisasi dan air minum, pengusahaan air oleh industri juga melibatkan keberlangsungan ekosistem,” kata Manajer Kampanye Walhi Wahyu Perdana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.