Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

45,3 Persen Responden Survei Tolak Pemindahan Ibu Kota, Ini Alasannya

Kompas.com - 03/09/2019, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut mayoritas masyarakat Indonesia menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena masalah ekonomi.

Rico mengatakan, hasil survei yang dikerjakan Median menunjukkan, 15 persen responden menilai Pemerintah mestinya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu.

"Jadi publik masih merasakan bahwa masalah pengangguran masalah kesejahteraan masalah tingkat ekonomi itu seharusnya lebih cepat lebih dulu diselesaikan oleh Presiden," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Rico melanjutkan, masyarakat juga khawatir proyek pemindahan ibu kota akan membengkakan pengeluaran negara.

Apalagi, pembangunan sebuah kota baru dari nol akan memakan banyak biaya.

Selain itu, 9,3 persen responden menilai Pemerintah mestinya menyelesaikan konflik yang ada di Papua terlebih dahulu ketimbang menggembar-gemborkan rencana pemindahan ibu kota.

"Ketidakpercayaan diri publik terhadap situasi ekonomi dan perkembangan terakhir di Papua itu sebenarnya dua alasan utama kenapa akhirnya publik itu melihat bahwa rencana pemindahan ini sebenarnya tidak terlalu urgent untuk dilakukan dengan segera," ujar Rico.

Baca juga: Survei Tunjukkan Mayoritas Warga Tolak Ibu Kota Pindah, Pemerintah Didorong Transparan

Rico menambahkan, 58,6 persen responden pun menilai ada hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan Pemerintah dibandingkan pemindahan ibu kota.

Hal lain yang dimaksud antara lain permasalahan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, serta pengangguran dan lapangan kerja.

Sementara itu, alasan-alasan yang membuat masyarakat mendukung pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi, mengurangi kepadat penduduk di Jakarta, serta sekadar mengikuti keputusan Pemerintah.

"Yang menyatakan setuju itu sebenarnya beririsan dengan argumentasi Pak Jokowi pada saat beliau melakukan konferensi pers," kata Rico.

Baca juga: Masih Banyak Buaya Berkeliaran di Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Kompas TV Kesiapan pemerintah untuk melakukan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terus dilakukan salah satunya dengan membangun infrastruktur digitalisasi. Hal ini disampaikan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, melalui infrastruktur digital pemerintah dipercaya mampu memberikan akses komunikasi ke seluruh wilayah Kabupaten Kota yang ada di Pulau Kalimantan termasuk daerah perbatasan seperti Nunukan, Kalimantan Utara. #Menkominfo #Rudiantara #IbukotaBaru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com