Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

45,3 Persen Responden Survei Tolak Pemindahan Ibu Kota, Ini Alasannya

Kompas.com - 03/09/2019, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut mayoritas masyarakat Indonesia menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena masalah ekonomi.

Rico mengatakan, hasil survei yang dikerjakan Median menunjukkan, 15 persen responden menilai Pemerintah mestinya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu.

"Jadi publik masih merasakan bahwa masalah pengangguran masalah kesejahteraan masalah tingkat ekonomi itu seharusnya lebih cepat lebih dulu diselesaikan oleh Presiden," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Rico melanjutkan, masyarakat juga khawatir proyek pemindahan ibu kota akan membengkakan pengeluaran negara.

Apalagi, pembangunan sebuah kota baru dari nol akan memakan banyak biaya.

Selain itu, 9,3 persen responden menilai Pemerintah mestinya menyelesaikan konflik yang ada di Papua terlebih dahulu ketimbang menggembar-gemborkan rencana pemindahan ibu kota.

"Ketidakpercayaan diri publik terhadap situasi ekonomi dan perkembangan terakhir di Papua itu sebenarnya dua alasan utama kenapa akhirnya publik itu melihat bahwa rencana pemindahan ini sebenarnya tidak terlalu urgent untuk dilakukan dengan segera," ujar Rico.

Baca juga: Survei Tunjukkan Mayoritas Warga Tolak Ibu Kota Pindah, Pemerintah Didorong Transparan

Rico menambahkan, 58,6 persen responden pun menilai ada hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan Pemerintah dibandingkan pemindahan ibu kota.

Hal lain yang dimaksud antara lain permasalahan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, serta pengangguran dan lapangan kerja.

Sementara itu, alasan-alasan yang membuat masyarakat mendukung pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi, mengurangi kepadat penduduk di Jakarta, serta sekadar mengikuti keputusan Pemerintah.

"Yang menyatakan setuju itu sebenarnya beririsan dengan argumentasi Pak Jokowi pada saat beliau melakukan konferensi pers," kata Rico.

Baca juga: Masih Banyak Buaya Berkeliaran di Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Kompas TV Kesiapan pemerintah untuk melakukan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terus dilakukan salah satunya dengan membangun infrastruktur digitalisasi. Hal ini disampaikan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, melalui infrastruktur digital pemerintah dipercaya mampu memberikan akses komunikasi ke seluruh wilayah Kabupaten Kota yang ada di Pulau Kalimantan termasuk daerah perbatasan seperti Nunukan, Kalimantan Utara. #Menkominfo #Rudiantara #IbukotaBaru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com