Survei Tunjukkan Mayoritas Warga Tolak Ibu Kota Pindah, Pemerintah Didorong Transparan

Kompas.com - 03/09/2019, 14:41 WIB
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan hasil survei nasional Persepsi Publik Atas Rencana Pemindahan Ibu Kota di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan hasil survei nasional Persepsi Publik Atas Rencana Pemindahan Ibu Kota di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Pemerintah diminta membuka dan menjelaskan soal kajian akademik terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, publik perlu diyakinkan bahwa pemindahan ibu kota akan berdampak positif. Penjelasan bisa dengan cara mempublikasi kajian akademik yang dikerjakan Pemerintah.

"Yang kita butuhkan, masyarakat, itu adalah ini kajian akademik bagaimana, kan itu kita butuhkan, benar enggak ini bisa efisien? Benar enggak dengan dipindahkan ibu kota itu segala sesuatunya bisa terjadi lebih baik?" kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Masih Banyak Buaya Berkeliaran di Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Rico menuturkan, sampai saat ini Pemerintah belum membuka diskursus tersebut kepada publik.

Menurut dia, Pemerintah baru sebatas menyosialisasikan rencana pemindahan ibu kota tanpa membeberkan alasan-alasan di baliknya secara mendetail.

"Kita enggak tahu itu alasan utama pemindahan, hitung-hitungannya bagaimana, kemudian kalau misalnya nanti pembiayaan ternyata ada proses tukar guling misalnya nanti yang menguasai gedung-gedung pemerintah di Jakarta ini siapa," ujar Rico.

Akibatnya, kata Riko, publik pun meragukan keseriusan Pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sehingga masih banyak publik yang menolak rencana tersebut.

"Mereka ada ragu-ragu, jangan-jangan nanti akan ada pembengkakan anggaran jangan-jangan nanti efisiensi yang tadinya itu digembar-gemborkan justru tidak tercapai," ujar Rico.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Baca juga: Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X