MPR Minta Anggaran Ditambah Jadi Rp 843 Miliar, Untuk 10 Pimpinan?

Kompas.com - 02/09/2019, 19:43 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono memaparkan strategi publikasi MPR kepada wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (15/12/2016)(Dok. Setjen MPR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan, pagu anggaran tahun 2020 untuk MPR RI sebesar Rp 603.670.269.000.

Anggaran itu diungkap dalam rapat gabungan bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Anggaran ini direncanakan digunakan untuk program-program MPR. Mulai dari memenuhi kebutuhan MPR dan alat kelengkapan dewan sekitar Rp 445 miliar hingga program dukungan, manajemen dan teknis MPR sekitar Rp 148 miliar.

Namun, anggaran tersebut dinilai belum cukup. Pihaknya akan mengusulkan penambahan menjadi sebesar Rp 843.637.277.888.

Artinya, MPR RI merasa, kekurangan sekitar Rp 200 miliar untuk memenuhi seluruh programnya.

Anggota Komisi III dari fraksi PKS Nasir Djamil kemudian mengajukan pertanyaan, apakah pagu anggaran awal sebesar Rp 603 triliun lebih itu sudah termasuk anggaran bagi lima pimpinan MPR RI yang rencananya akan ditambahkan atau belum.

"Pertanyaannya, apakah anggaran ini sudah untuk 10 pimpinan MPR? Kan rencananya begitu (penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10). Apakah ini sudah diperkirakan untuk 10 pimpinan MPR?," tanya Nasir.

Ma'ruf pun menjawab, sejauh ini, pagu anggaran awal tersebut disesuaikan bagi lima pimpinan MPR RI, sesuai amanat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), bukan sepuluh.

Ia merinci, sekitar Rp 46 miliar dialokasikan untuk lima pimpinan MPR RI.

"Jadi, anggaran pimpinan yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah untuk lima orang pimpinan sesuai dengan UU MD3," kata Ma'ruf.

Bagi lima pimpinan MPR RI, jumlah itu pun masih dirasa kurang. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan anggaran total ditambah menjadi Rp 843.637.277.888, seperti yang telah dikemukakan di awal.

Khusus untuk mengakomodasi tugas-tugas lima pimpinan MPR, diusulkan penambahan dari sekitar Rp 46 miliar menjadi Rp 51 miliar.

"Jadi angka Rp 46 Miliar sekian yang kemudian juga masih sangat terbatas memerlukan tambahan sekitar Rp 51 miliar agar untuk kepentingan pimpinan sesuai dengan komposisi di UU MD3, yaitu satu ketua dan empat orang wakil," lanjut dia.

Kompas TV Tidak lagi delapan ada wacana pimpinan MPR berjumlah 10 yakni 9 parpol yang lolos ke DPR dan 1 dari Dewan Perwakilan Daerah. Usulan ini dimunculkan Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay dengan pertimbangan untuk mengakomodasi kepentingan semua fraksi di DPR dan kepentingan DPD. Menurut Saleh penambahan pimpinan MPR ini tidak perlu dipersoalkan. Usulan PAN untuk menambah kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang mendapat respons positif dari Partai Gerindra. Walau usulan ini harus mengamendemen UUD 1945 Gerindra tidak menolak jika wacana penambahan kursi pimpinan MPR dapat mengakomodasi kepentingan rakyat. Perebutan kursi pimpinan MPR kembali memanas. Isu penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi pun mencuat. Argumentasi penambahan 10 kursi pimpinan MPR adalah untuk mengakomodasi kepentingan semua fraksi di DPR dan kepentingan DPD. Apakah penambahan ini memang untuk mengakomodasi atau hanya sebatas bagi bagi kursi kekuasaan? Kita akan bahas bersama Faldo Maldini Wasekjen Partai Amanat Nasional, Hendrawan Supratikno Politisi PDI-P dan Ray Rangkuti analis politik Lingkar Madani. #KursiPimpinanMPR #PAN #PDIP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.