MPR Minta Anggaran Ditambah Jadi Rp 843 Miliar, Untuk 10 Pimpinan?

Kompas.com - 02/09/2019, 19:43 WIB
Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono memaparkan strategi publikasi MPR kepada wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (15/12/2016) Dok. Setjen MPRSekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono memaparkan strategi publikasi MPR kepada wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (15/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan, pagu anggaran tahun 2020 untuk MPR RI sebesar Rp 603.670.269.000.

Anggaran itu diungkap dalam rapat gabungan bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Anggaran ini direncanakan digunakan untuk program-program MPR. Mulai dari memenuhi kebutuhan MPR dan alat kelengkapan dewan sekitar Rp 445 miliar hingga program dukungan, manajemen dan teknis MPR sekitar Rp 148 miliar.

Namun, anggaran tersebut dinilai belum cukup. Pihaknya akan mengusulkan penambahan menjadi sebesar Rp 843.637.277.888.

Artinya, MPR RI merasa, kekurangan sekitar Rp 200 miliar untuk memenuhi seluruh programnya.

Baca juga: Baleg Sebut Mayoritas Fraksi Setuju Kursi MPR Ditambah, Tapi...

Anggota Komisi III dari fraksi PKS Nasir Djamil kemudian mengajukan pertanyaan, apakah pagu anggaran awal sebesar Rp 603 triliun lebih itu sudah termasuk anggaran bagi lima pimpinan MPR RI yang rencananya akan ditambahkan atau belum.

"Pertanyaannya, apakah anggaran ini sudah untuk 10 pimpinan MPR? Kan rencananya begitu (penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10). Apakah ini sudah diperkirakan untuk 10 pimpinan MPR?," tanya Nasir.

Ma'ruf pun menjawab, sejauh ini, pagu anggaran awal tersebut disesuaikan bagi lima pimpinan MPR RI, sesuai amanat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), bukan sepuluh.

Baca juga: Golkar Tak Sepakat Pimpinan MPR Ditambah Jadi 10 Orang

Ia merinci, sekitar Rp 46 miliar dialokasikan untuk lima pimpinan MPR RI.

"Jadi, anggaran pimpinan yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah untuk lima orang pimpinan sesuai dengan UU MD3," kata Ma'ruf.

Bagi lima pimpinan MPR RI, jumlah itu pun masih dirasa kurang. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan anggaran total ditambah menjadi Rp 843.637.277.888, seperti yang telah dikemukakan di awal.

Khusus untuk mengakomodasi tugas-tugas lima pimpinan MPR, diusulkan penambahan dari sekitar Rp 46 miliar menjadi Rp 51 miliar.

"Jadi angka Rp 46 Miliar sekian yang kemudian juga masih sangat terbatas memerlukan tambahan sekitar Rp 51 miliar agar untuk kepentingan pimpinan sesuai dengan komposisi di UU MD3, yaitu satu ketua dan empat orang wakil," lanjut dia.

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X