Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Hoaks Disebar agar Kekacauan di Papua Berlanjut

Kompas.com - 02/09/2019, 19:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah mendeteksi adanya penyebaran hoaks agar kekacauan di Papua dan Papua Barat terus berlanjut.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk membendung dan menetralisasi penyebaran hoaks dengan menyampaikan pernyataan kepada para wartawan.

"Agar kami bisa menteralisir berita-berita yang nimbrung. Berita-berita hoaks. Berita-berita palsu yang memang didesain untuk mengacaukan informasi kepada publik," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Rusuh di Papua, Kementerian PPPA Lakukan Pendataan Kemungkinan Adanya Korban Perempuan dan Anak

"Tujuan berikutnya adu domba di antara kita sendiri, di antara masyarakat Papua dan pendatang di sana. Juga memelihara agar kekacauan ini terus berlanjut. Tentu kita tidak membiarkan itu," lanjut dia.

Wiranto pun meminta masyarakat Papua dan Papua Barat tak mudah memercayai hoaks yang beredar. Hoaks tersebut ingin menunjukkan bahwa pemerintah tak peduli terhadap masyarakat Papua.

Wiranto memastikan pemerintah memiliki perhatian besar terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan banyak uang untuk membangun berbagai infrastruktur di Papua dan Papua Barat seperti jalan, pelabuahan, dan bandara.

Baca juga: Kapolri Diminta Buktikan soal Keterlibatan Asing pada Rusuh Papua

"Pemerintah Indonesia benar-benar serius terhadap pembangunan Papua dan Papua Barat. Untuk mengurus Papua dan Papua Barat telah menggerus banyak APBN," ujar Wiranto.

"Hal itu dilakukan agar rancangan presiden untuk segera melengkapi infrastruktur di sana, segera meningkatkan kesejahteraan agar sejajar dengan wilayah lain," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com