Alexander Marwata, Petahana yang Tersisa dalam Seleksi Capim KPK

Kompas.com - 02/09/2019, 17:51 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata selepas tes kesehatan capim KPK di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata selepas tes kesehatan capim KPK di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Alexander Marwata tercatat sebagai satu-satunya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 yang masih berpeluang kembali menjabat periode empat tahun selanjutnya.

Nama Alexander masuk dalam 10 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, Senin (2/9/2019) sore.

Sebelum menjadi pimpinan KPK pada 2015 lalu, Alexander lama berkarir sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 1987 hingga 2011.

Baca juga: Cerita Alexander Marwata Sulit Akses BAP dari Penyidiknya Sendiri

Latar belakang pendidikan Alexander erat dengan dunia keuangan. Ia merupakan lulusan Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebelum melanjutkan studi sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada 2012, pria kelahiran Klaten, 26 Febryari 1967 itu menjadi salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia juga tercatat pernah menjadi hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Saat ditanya alasannya kembali maju sebagai calon pimpinan KPK, Alexander mengaku ingin melanjutkan perjuangannya dalam memberantas korupsi.

"Atas dorongan dan dukungan sejumlah pihak serta untuk menjaga keberlanjutan program pemberantasan korupsi yang sedang berjalan," kata Alexander saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/7/2019).

Dalam uji publik yang digelar pekan lalu, Alexander menyatakan bahwa ia belum berhasil sebagai pimpinan KPK. Alasannya, koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi di KPK bersama penegak hukum lainnya masih kurang bersinergi.

Ia menuturkan, tugas KPK adalah trigger mechanism yang membuat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan bekerja secara efektif dan efesien.

"Tugas KPK kan trigger mechanism, membuat aparat penegak hukum yang lain, kepolisian dan kejaksaan biar bisa bekerja efektif dan efesien. Namun, sampai sekarang belum," ujar Alexander.

Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa ia bukan titipan yang berupaya merusak KPK dari dalam tubuh lembaga antirasuah itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X