Jaksa Soroti Mark-Up PO Satelit Monitoring Bakamla oleh Petinggi Rohde and Schwarz

Kompas.com - 02/09/2019, 17:03 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Managing Director Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Syaaf Arief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/9/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Managing Director Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Syaaf Arief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan menyoroti indikasi mark-up nilai purchase order (PO) satelit monitoring untuk Badan Keamanan Laut ( Bakamla) dari 8 juta euro menjadi 11,25 juta euro.

Hal itu dikonfirmasi jaksa Takdir ke mantan Sales Engineering PT Rohde and Schwarz Indonesia, Sigit Susanto. Sigit bersaksi untuk Managing Director Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Syaaf Arief.

Erwin merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait penambahan anggaran Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN Perubahan tahun 2016.

"Setahu saya PO yang masuk ke Rohde itu nilainya 8 juta euro," kata Sigit di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Fayakhun Akui Petinggi Rohde and Schwarz Minta Dukungan Dapat Proyek Bakamla

Mendengar jawaban Sigit, Jaksa Takdir kembali menanyakan apa sebenarnya yang menjadi acuan nilai PO di Rohde and Schwarz.

Menurut Sigit, nilai 8 juta euro itu seringkali terjadi pada pemesanan-pemesanan produk sebelumnya.

"Misalnya, ada penawaran itu yang dari Singapura, senilai 8 juta (euro). Kemudian ada PO lain juga yang nilainya 8 juta (euro) kemudian ada order informasi yang dibikin order purchasing yang nilainya juga 8 juta (euro)," kata dia.

Baca juga: Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan Proyek di Bakamla yang Seret 4 Tersangka

Sigit kemudian ditanya jaksa Takdir apakah pernah diperlihatkan dokumen PO yang asli dan palsu saat diperiksa sebagai saksi di penyidikan.

"Saat itu saksi oleh penyidik diperlihatkan dokumennya bahwa ada yang asli dan palsu. Bisa saksi bedakan yang asli dan yang palsu itu bagaimana?" tanya jaksa Takdir.

"Waktu itu saya diperlihatkan dari nilainya, tapi kalau asli atau tidaknya saya tidak tahu. Itu saya diperlihatkan yang PO itu nilainya sekitar 11 juta euro. Saya sampaikan waktu itu (ke penyidik), Pak setahu saya kalau PO itu nilainya 8 juta. Itu saya sampaikan," jawab Sigit.

Baca juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Bakamla, Salah Satunya Pecatan TNI

Sigit teringat dengan perintah Erwin, bahwa pada awalnya ia diminta mencetak dokumen PO senilai 8 juta euro itu. Ia tak tahu secara rinci apa yang dilakukan Erwin selanjutnya atas dokumen tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X