Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan mitra kerja diantaranya Komnas HAM, KPK, LPSK, BNN dan BNPT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Anwar Rachman mempertanyakan banyaknya dukungan yang mengalir dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anwar mempertanyakan, apakah KPK secara khusus mengalokasikan anggaran untuk LSM sehingga banyak dukungan datang.
"Selama ini KPK dalam hal beberapa yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil. Apakah NGO ini dianggarkan di dalam sini atau gimana?," kata Anwar dalam rapat anggaran 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
"Biayanya bagaimana itu? Kalau masuk anggaran di pos apa?" lanjut dia.
Menjawab pertanyaan Anwar, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membantah pihaknya membiayai LSM-LSM yang menyatakan dukungan.
Laode menyebut, mereka mendukung KPK atas kemauan sendiri.
"NGO (LSM) yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati, tidak dibayar satu peser pun dari duit KPK," ujar Laode.
Laode mengakui bahwa KPK memang punya program pembinaan jaringan. Tetapi, pembinaan jaringan yang dimaksud adalah ke pemerintah, bukan
"Enggak ada satu proyek pun dikasih langsung ke NGO. Kita tidak pernah mau membayar orang untuk datang ke KPK," katan dia.
Kompas TV Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi simbolik peduli Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat Minggu (1/9/2019). Aksi simbolik koalisi masyarakat sipil terdiri dari Transparency International Indonesia, ICW, LBH dan YLBHI. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mendorong pansel capim KPK memilih kandidat yang bersih dan berani menuntaskan kasus korupsi. Mereka menilai ada sejumlah nama yang cacat akan kode etik dan integritas di antara 20 nama yang lolos uji publik seleksi pimpinan KPK. Sebelumnya sejumlah 6 calon pimpinan KPK mengikuti uji publik sebagai penentu ke tahap selanjutnya. Ini adalah seleksi terakhir sebelum panitia seleksi menentukan 10 nama untuk diserahkan ke presiden. Usai tes kepada Capim KPK seluruhnya selesai panitia seleksi akan menyerahkan nama yang lolos ke Presiden Jokowi pada 2 September. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih juga menjawab soal sejumlah kritik dan saran kepada pansel. Ia meminta publik memercayakan sepenuhnya proses seleksi ini kepada panitia seleksi. #CalonPimpinanKPK #Presiden #PanselCapimKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.