Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah LSM Dibayar KPK? Ini Jawaban Laode...

Kompas.com - 02/09/2019, 16:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Anwar Rachman mempertanyakan banyaknya dukungan yang mengalir dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anwar mempertanyakan, apakah KPK secara khusus mengalokasikan anggaran untuk LSM sehingga banyak dukungan datang.

"Selama ini KPK dalam hal beberapa yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil. Apakah NGO ini dianggarkan di dalam sini atau gimana?," kata Anwar dalam rapat anggaran 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

"Biayanya bagaimana itu? Kalau masuk anggaran di pos apa?" lanjut dia.

Baca juga: Pelemahan terhadap KPK Dinilai Semakin Silent

Menjawab pertanyaan Anwar, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membantah pihaknya membiayai LSM-LSM yang menyatakan dukungan.

Laode menyebut, mereka mendukung KPK atas kemauan sendiri.

"NGO (LSM) yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati, tidak dibayar satu peser pun dari duit KPK," ujar Laode.

Laode mengakui bahwa KPK memang punya program pembinaan jaringan. Tetapi, pembinaan jaringan yang dimaksud adalah ke pemerintah, bukan

"Enggak ada satu proyek pun dikasih langsung ke NGO. Kita tidak pernah mau membayar orang untuk datang ke KPK," katan dia.

 

Kompas TV Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi simbolik peduli Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat Minggu (1/9/2019). Aksi simbolik koalisi masyarakat sipil terdiri dari Transparency International Indonesia, ICW, LBH dan YLBHI. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mendorong pansel capim KPK memilih kandidat yang bersih dan berani menuntaskan kasus korupsi. Mereka menilai ada sejumlah nama yang cacat akan kode etik dan integritas di antara 20 nama yang lolos uji publik seleksi pimpinan KPK. Sebelumnya sejumlah 6 calon pimpinan KPK mengikuti uji publik sebagai penentu ke tahap selanjutnya. Ini adalah seleksi terakhir sebelum panitia seleksi menentukan 10 nama untuk diserahkan ke presiden. Usai tes kepada Capim KPK seluruhnya selesai panitia seleksi akan menyerahkan nama yang lolos ke Presiden Jokowi pada 2 September. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih juga menjawab soal sejumlah kritik dan saran kepada pansel. Ia meminta publik memercayakan sepenuhnya proses seleksi ini kepada panitia seleksi. #CalonPimpinanKPK #Presiden #PanselCapimKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com