Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalang Kerusuhan Papua, Usman Hamid: Itu Pernyataan Politik atau Hukum?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut Ketua Eksekutif Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Pasalnya menurut Usman, pernyataan Moeldoko itu tidak disertai dengan penjelasan mengenai bukti-bukti terkait hubungan antara Benny Wenda dan peristiwa kerusuhan.

"Pernyataan itu pernyataan politik atau pernyataan hukum? Kalau pernyataan hukum sebaiknya ditunjukkan dengan proses pembuktian, penjelasan tentang bukti-bukti yang ada di dalam hubungan peristiwa kerusuhan dengan apa yang dituduhkan," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Mengenal Benny Wenda, Tokoh Papua yang Dituding sebagai Dalang Kerusuhan

Usman berpendapat tuduhan atas keterlibatan Benny Wenda dalam kerusuhan justru akan merugikan Pemerintah Indonesia.

Pernyataan itu akan diragukan kredibilitasnya karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat.

Jika tuduhan Moeldoko itu merupakan sebuah pernyataan politik, kata Usman, maka pernyataan itu seolah-olah menguatkan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengadapi upaya internasionalisasi masalah Papua.

Baca juga: Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis

Baca juga: Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Baca juga: Indonesia Kecam Penghargaan Kota Oxford, Inggris, untuk Separatis Papua Benny Wenda

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.