Untuk Efisiensi Anggaran, PKS Sarankan LPSK Pecat Pegawai Honor Berkinerja Buruk

Kompas.com - 02/09/2019, 16:01 WIB
Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan mitra kerja diantaranya Komnas HAM, KPK, LPSK, BNN dan BNPT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan mitra kerja diantaranya Komnas HAM, KPK, LPSK, BNN dan BNPT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan efisiensi pegawai.

Nasir meminta supaya LPSK tidak lagi mempekerjakan staf-staf honorer yang kinerjanya buruk.

"Jadi pegawai-pegawai honor yang berkinerja buruk itu ya dipindahkan saja, dikeluarkan saja, ngapain dipertahankan. Apalagi sudah ada dukungan PNS banyak itu," kata Nasir dalam rapat pembahasan anggaran 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Rapat Bersama Komisi III, LPSK Keluhkan Anggaran 2020

Nasir mengatakan, pengurangan pegawai perlu dilakukan demi efisiensi anggaran.

Sebab, dari total anggaran Rp 54 miliar yang diterima LPSK tahun 2020, Rp 42 miliar sudah terpakai untuk pembayaran gaji pegawai LPSK dan operasional kantor.

Sisanya, hanya Rp 12 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan perlindungan saksi dan korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Alokasi Anggaran Turun, LPSK Sebut Pemerintah Kurang Perhatian

Alih-alih mengurangi kinerja perlindungan saksi dan korban, menurut Nasir, akan lebih baik jika LPSK mengefektifkan pegawainya.

"Jadi jangan sampai kemudian (orang yang) diancam, sayang juga orang-orang itu yang ingin mendapat layanan dari LPSK tiba-tiba terhenti hanya karena tidak ada duit," katanya.

Sebelumnya, LPSK mengusulkan adanya penambahan anggaran lembaganya untuk tahun 2020 sebesar Rp 101.545 miliar.

 

Baca juga: Keluhan LPSK yang Diberi Rp 54 M, Nyawa Tinggal 4 Bulan dan Ingin Jadi Lembaga Mandiri

Pasalnya, dari Rp 156 miliar yang diajukan, DPR hanya merealisasikannya sebanyak Rp 54 miliar.

Usulan ini disampaikan LPSK dalam rapat pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI, Senin (2/9/2019).

Kompas TV Keluarga yang mengaku sebagai korban meninggal dalam kerusuhan 22 Mei mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ada 4 keluarga korban meninggal dalam kerusuhan di sekitar Kantor Bawaslu pada 21 dan 22 Mei lalu. Melalui kuasa hukumnya, para keluarga meminta perlindungan karena diancam.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.