Kompas.com - 02/09/2019, 14:29 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan, fraksinya menginginkan pembahasan revisi terbatas Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi 10 orang, dibahas pada periode mendatang.

Hal itu, menurut Sarmuji, sejalan dengan keinginan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Fraksi Golkar jelas posisinya. Fraksi Golkar menginginkan pembahasan ini sebaiknya dilakukan oleh anggota DPR yang baru, biar lebih jernih," ujar Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"PDI-P sikapnya sama ya dan saya bisa mengerti PDI-P mengambil sikap yang demikian," tambahnya.

Baca juga: Golkar Tak Sepakat Pimpinan MPR Ditambah Jadi 10 Orang

Sarmuji menjelaskan, meski revisi baru dilakukan pada periode mendatang, namun hasil perubahan terkait jumlah pimpinan MPR dapat langsung diterapkan pada periode 2019-2024.

Adapun masa jabatan DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September 2019.

"Bisa diterapkan dalam periode mendatang seperti pembahasan perubahan yang sekarang ini kan dilakukan di tengah jalan dan langsung bisa diterapkan," tutur dia.

Baca juga: Ketua Baleg: MKD Rekomendasikan Revisi UU MD3, Pimpinan MPR 10 Orang

Sarmuji menuturkan, sebagian besar fraksi memang menginginkan revisi UU MD3 terkait penambahan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024.

Seluruh fraksi menginginkan penambahan kursi pimpinan MPR agar keinginannya dapat terakomodasi.

Namun, Sarmuji menegaskan bahwa hingga saat ini masing-masing fraksi belum menentukan sikap secara resmi.

Baca juga: Beda Sikap Partai Politik soal Penambahan Pimpinan MPR...

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Nasional
Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Nasional
Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Nasional
Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Nasional
Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Nasional
Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Nasional
Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X